:
Oleh Eko Budiono, Rabu, 21 September 2016 | 20:05 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 426
Jakarta, InfoPublik - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pembangunan kawasan perbatasan harus mengutamakan pembangunan infrastruktur.
Mendagri menilai selama ini infrastruktur di kawasan tersebut belum diperhatikan secara optimal. “Daerah perbatasan menjadi tempat penyelundupan senjata dan pintu masuk narkoba,” kata Mendagri usai Rapat Kordinasi Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (21/9).
Menurutnya, masalah lain dalam pengelolaan perbatasan adalah illegal logging, illegal fishing, dan human trafficking. Menurut Mendagri, hal ini terjadi karena pemanfaatan potensi dan kekayaan sumberdaya kawasan perbatasan yang belum optimal.
Ia mengatakan pemerintah telah mencurahkan perhatian penuh serta berupaya keras dalam memajukan kawasan perbatasan. “Upayanya seperti penyediaan kebutuhan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan dan penyediaan infrastruktur strategis kawasan perbatasan mencakup jalan non status, jalan pararel, jembatan, elektrifikasi dan komunikasi, serta transportasi darat, laut dan udara,” tambahnya.
Hasil perencanaan pembangunan dalam rencana aksi tahun 2016 senilai Rp9,201 triliun, dan dialokasikan melalui APBN 2016. “Kegiatan dilokasi prioritas yang telah ditetapkan BNPP yaitu 10 Pusat Kawasan Startegis Nasional (PKSN), dan 187 kecamatan lokasi prioritas pada 13 provinsi dan 41 kabupaten/kota, termasuk upaya percepatan pembangunan Progres fisik Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu,” ungkapnya.
Ia menambahkan dalam upaya percepatan pengelolaan perbatasan diperlukan pedoman berupa Peraturan BNPP Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara tahun 2015-2019, yang merupakan acuan dalam pengelolaan perbatasan negara secara nasional.