:
Oleh Wandi, Minggu, 6 Maret 2016 | 08:24 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 178
Jakarta, InfoPublik - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, saat ini hampir semua parpol sepakat perlunya haluan negara semacam GBHN. Namun dia tegaskan, MPR tidak akan sembarangan mengubah konstitusi untuk memasukkan ketentuan tersebut.
"Ini menyangkut konstitusi, kita harus bicara kepada semuanya. Ini milik Indonesia, milik kita. Maka harus diperluas ownership-nya," ujar Zulkifli Hasan di Jakarta, Jumat (4/3).
Menurutnya MPR sudah mengambil keputusan melalui rapat gabungan karena ini menyangkut konstitusi maka rakyat harus tahu. Untuk itu, rapat memutuskan akan melakukan tahapan-tahapan.
"Kalau dulu, semangat mengubah konstitusi sampai empat tahap, nah sekarang kita harus hati-hati," ujar Zulkifli Hasan seraya menjelaskan tahapan-tahapan yang dimaksud.
Karena ini masalah haluan negara maka terlebih dulu akan didiskusikan dengan 50 perguruan tinggi di Indonesia. Tujuannya untuk mendapatkan masukan apakah haluan negara memang perlu diamandemen.
Selanjutnya MPR juga akan mengajak para pakar hukum tata negara, ormas-ormas seperti Muhammadiyah, NU, Kristen, Budha, Hindu dan sebagainya untuk berbicara.
Tahap berikutnya, lanjut Zulkifli Hasan, akan ada seminar-seminar, public hearing, dan terakhir kemungkinan MPR akan tanya kepada rakyat. "Nanti kalau sudah ada keputusan: ya, kita perlu haluan negara berikut isinya, baru kita lanjutkan dengan partai politik untuk melakukan tahapan selanjutnya. Tapi kalau keputusannya nanti dulu, ya sudah," ujarnya.
Tapi, Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa ini masalah haluan negara, jangan dikaitkan dengan sistem presidensil atau parlementer. Sebab ada ketakutan Indonesia akan bergeser kembali ke sistem parlementer.
"Ini hanya bagaimana Indonesia memiliki visi haluan negara. Sedangkan presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat,” tegas Zulkifli Hasan.
Menurut Zulkifli, haluan negara ini menjadi penting untuk menyikapi perkembangan terakhir, terutama menghadapi pasar bebas ASEAN (MEA). Tentu haluan negara yang dibutuhkan adalah haluan negara yang konprehensif, bagaimana menghadapi 100 tahun mendatang.
Haluan negara yang dimaksudkan oleh Zulkifli Hasan adalah haluan negara yang bukan hanya menyangkut kebijakan ekonomi, melainkan juga sosial budaya, politik dan keamanan, dan wawasan kebangsaan.