Dirjen Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menjadi narasumber dalam sesi diskusi pada acara Digital Economy and Competition Policy di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat. (Foto: Humas Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah mendorong pengaturan platform digital yang mampu menjaga persaingan usaha tetap adil sekaligus melindungi kepentingan seluruh pihak dalam ekosistem ekonomi digital, mulai dari konsumen, pedagang, pengemudi, hingga penyedia layanan logistik.
Kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan karakteristik pasar Indonesia agar regulasi tidak menghambat inovasi, tetapi tetap memastikan setiap pelaku usaha memiliki kesempatan berkembang dan memperoleh manfaat ekonomi secara proporsional.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Dirjen Ekodig Kemkomdigi), Edwin Hidayat Abdullah, menjelaskan, ekonomi digital Indonesia memiliki karakteristik pasar multipihak yang saling terhubung. Karena itu, perubahan kebijakan terhadap platform dapat berdampak pada berbagai pihak dalam ekosistem tersebut.
“Karena ini merupakan ekonomi multipihak, ketika kita berhadapan dengan perdagangan daring, kita juga berhadapan dengan pengemudi sepeda motor, pengemudi truk, para pedagang, dan pihak-pihak lainnya. Kita harus memperlakukan mereka sebagai pihak yang memiliki kepentingan masing-masing,” ujar Edwin dalam acara Digital Economy and Competition Policy di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Ia menuturkan, perkembangan layanan transportasi dan pengiriman daring telah mengubah pola persaingan usaha. Model bisnis yang awalnya berkembang melalui ekonomi berbagi (sharing economy) dan ekonomi gig (gig economy) kini semakin bergantung pada platform digital.
Kondisi tersebut membuat mekanisme permintaan dan penawaran pasar turut dipengaruhi oleh insentif yang ditetapkan perusahaan platform.
“Ini bukan lagi sekadar ekonomi gig yang menggunakan platform sebagai alat. Ekonomi ini telah berkembang menjadi apa yang kita sebut sebagai ekonomi yang bergantung pada platform. Permintaan dan penawaran yang terbentuk di pasar sebenarnya didasarkan pada insentif yang diberikan oleh platform-platform besar,” jelas Edwin.
Menurutnya, perubahan strategi bisnis platform juga dapat memengaruhi pembagian manfaat ekonomi di antara pelaku usaha. Ketika perusahaan mulai mengejar keuntungan setelah bertahun-tahun mengandalkan pembiayaan investor, penyesuaian harga layanan, potongan terhadap pedagang, dan pengurangan insentif berpotensi menimbulkan tekanan bagi pengemudi maupun pelaku usaha lainnya.
Karena itu, persaingan perlu dinilai berdasarkan dampaknya terhadap seluruh pihak dalam ekosistem, bukan hanya dari sisi perusahaan penyedia platform.
“Tujuan layanan daring tentu untuk mengurangi biaya transaksi. Mereka harus bersaing. Jika biaya transaksi tidak cukup kompetitif, masyarakat dapat beralih ke pilihan ekonomi lainnya,” ungkapnya.
Edwin juga mengingatkan risiko integrasi vertikal yang terlalu terkonsentrasi dalam platform digital. Praktik tersebut berpotensi menghambat penyebaran teknologi kepada pelaku usaha lain, memusatkan sumber daya, menyulitkan tata kelola data, serta mengurangi kemampuan Indonesia menangkap nilai ekonomi dari perkembangan ekosistem digital.
“Integrasi vertikal tertentu dalam platform dapat membahayakan kedaulatan kita. Hal itu dapat menghambat penyebaran teknologi kepada masyarakat Indonesia lainnya, memusatkan sumber daya, menyulitkan pengelolaan data, dan pada akhirnya mengurangi kemampuan kita untuk menangkap nilai ekonomi yang tercipta,” tegas Edwin.
Ia mencontohkan pemasangan aplikasi bawaan pada perangkat telepon seluler yang berpotensi membatasi persaingan antarpelaku usaha. Menurutnya, pengaturan perlu memperhatikan praktik bisnis yang dapat menutup kesempatan bagi penyedia layanan lain untuk bersaing secara adil.
“Sebagai contoh, ketika kita membeli telepon seluler, perangkat tersebut sudah dilengkapi sistem operasi dan aplikasi browser yang semuanya dibuat tertutup. Hal seperti itu tidak menciptakan persaingan yang adil,” ungkapnya.
Dalam menentukan kebijakan, Edwin menekankan pemerintah harus berhati-hati agar regulasi tidak justru menghambat inovasi dan persaingan. Pendekatan pengaturan juga perlu disesuaikan dengan kondisi pasar Indonesia, bukan sekadar menyalin kebijakan yang diterapkan di Australia atau Eropa.
“Kita harus sangat berhati-hati dalam mengatur ekonomi digital di Indonesia. Karakteristiknya sangat berbeda dengan Australia atau Eropa. Karena itu, pengaturannya harus dicermati secara terperinci karena struktur pasar dan karakteristik masyarakat di Indonesia juga berbeda dengan negara-negara tersebut,” ujarnya.
Edwin menegaskan, intervensi pemerintah perlu diarahkan pada kondisi ketika mekanisme pasar tidak berjalan sebagaimana mestinya atau terjadi kegagalan pasar.
Untuk itu, Kemkomdigi menerapkan tiga prinsip pengaturan, yakni membuka kesempatan bagi semua pihak, memastikan persaingan yang adil, serta menghindari regulasi yang tidak dapat diprediksi agar pelaku usaha memperoleh kepastian dalam menjalankan kegiatan bisnis.
“Arah dari Menteri sangat jelas. Kita mengatur pasar ketika terjadi kegagalan pasar. Jika tidak ada kegagalan pasar, biarkan pasar berjalan. Pertama, membuka kesempatan bagi semua pihak. Kedua, selalu memastikan adanya persaingan yang adil. Ketiga, jangan pernah membuat regulasi yang tidak dapat diprediksi,” pungkas Edwin.
