Jakarta, InfoPublik – Inflasi beras secara nasional menunjukkan perkembangan positif pada Oktober 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi beras secara bulanan (month to month/mtm) tercatat hanya sebesar 0,08 persen. Angka tersebut turun signifikan dibandingkan September 2026 yang mencapai 0,80 persen dan menjadi tingkat inflasi beras tertinggi sepanjang tahun ini.
Melandainya inflasi beras tersebut turut sejalan dengan perkembangan inflasi umum dan inflasi pangan nasional. Inflasi umum secara bulanan pada Oktober 2026 tercatat sebesar 0,22 persen, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 0,33 persen. Sementara itu, inflasi pangan atau komponen harga bergejolak (volatile food) juga mengalami perlambatan dari 1,46 persen pada September menjadi 0,77 persen pada Oktober 2026.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menilai stabilitas harga beras perlu terus dijaga melalui berbagai intervensi pemerintah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap beras dengan harga terjangkau.
Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di tengah berbagai tantangan global. "Beras itu harus terus dijaga kestabilannya. Kondisi global saat ini sedang siaga waspada. Namun kita di Indonesia, Insya Allah aman. Pangan kita kuat. Apalagi stok beras tertinggi sepanjang sejarah. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, salurkan stok untuk kepentingan masyarakat melalui SPHP, bantuan pangan, dan sebagainya," kata Amran dalam keterangan yang diterima InfoPublik pada Selasa (3/11/2026).
Sebagai upaya menjaga stabilitas harga selama Oktober, Bapanas memberikan penugasan tambahan kepada Perum Bulog untuk melanjutkan penyaluran beras SPHP. Penugasan pertama yang dimulai sejak Maret 2026 telah berhasil direalisasikan Bulog hingga 100 persen pada minggu keempat September.
Dalam catatan Bapanas, sepanjang Oktober 2026 penyaluran Cadangan Beras Pemerintah kepada masyarakat mencapai sekitar 161 ribu ton. Sebagian besar penyaluran tersebut dilakukan melalui program SPHP beras yang menyasar masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, agar tetap dapat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Selain melalui SPHP, pemerintah juga memperkuat intervensi pasar melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini dilaksanakan Bapanas bersama pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha swasta untuk memperluas akses masyarakat terhadap berbagai komoditas pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
Sepanjang Oktober 2026, pelaksanaan GPM tercatat sedikitnya telah mencapai 1.595 kegiatan yang tersebar di 38 provinsi. Cakupan tersebut menunjukkan upaya pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga pangan dilakukan secara luas, tidak hanya berfokus pada komoditas beras, tetapi juga kebutuhan pangan strategis lainnya.
Bapanas turut mengoptimalkan program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk mendukung pemerataan pasokan dari wilayah surplus ke daerah yang mengalami defisit. Sepanjang Oktober, realisasi fasilitasi distribusi pangan mencapai lebih dari 22,2 ton berbagai komoditas pangan. Salah satunya berupa pengiriman cabai rawit merah ke daerah yang mengalami fluktuasi harga.
Di tengah perkembangan positif stabilitas harga beras, pemerintah tetap mencermati sejumlah tantangan yang berpotensi mempengaruhi produksi dan pasokan pangan ke depan. Salah satunya adalah fenomena El Nino yang diperkirakan memberikan dampak terhadap sektor pertanian, baik di Indonesia maupun berbagai negara lainnya.
Amran menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak jauh-jauh hari melalui penguatan sektor hulu hingga hilir pertanian. Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan produksi dan ketersediaan pangan nasional. "El Nino saat ini dikatakan yang paling berat. Tapi Indonesia sudah bersiap sejak jauh-jauh hari, mulai dari penguatan hulu sampai hilir. Tidak perlu khawatir berlebihan. Insya Allah pangan kita aman," ujar Amran.
Tantangan tersebut juga menjadi perhatian dalam proyeksi pasar komoditas global. Berdasarkan publikasi Commodity Markets Outlook edisi Oktober 2026 yang diterbitkan Bank Dunia, harga pangan dunia diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 10 persen pada 2026. Sementara pada 2027, harga komoditas pangan diproyeksikan kembali meningkat sekitar 7 persen. Kenaikan tersebut antara lain dikaitkan dengan dampak fenomena El Nino, meskipun Bank Dunia memperkirakan dampaknya masih dapat terkendali.
Dari sisi produksi dalam negeri, perkembangan produksi beras nasional masih menunjukkan kondisi yang relatif terjaga. Berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) dengan amatan September 2026, BPS melaporkan produksi beras nasional periode Januari hingga Agustus 2026 mencapai 25,28 juta ton. Angka tersebut meningkat sekitar 0,07 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang tercatat sebesar 25,26 juta ton.
Meski demikian, perkembangan harga beras di tingkat produsen dan konsumen tetap menjadi perhatian pemerintah. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyampaikan bahwa rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada Oktober 2026 mengalami kenaikan sebesar 0,26 persen secara bulanan. Sementara di tingkat eceran, kenaikannya tercatat sebesar 0,08 persen.
"Rata-rata harga beras di penggilingan pada bulan Oktober tahun 2026 secara total naik 0,26 persen. Ini secara month to month. Di tingkat eceran, inflasi month to month sebesar 0,08 persen. Sebagai informasi, harga beras yang kami sampaikan merupakan harga rata-rata beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan juga mencakup seluruh wilayah di Indonesia," tutur Ateng dalam jumpa media di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Sementara itu, berdasarkan pemantauan harga Bapanas per 2 November 2026, rata-rata harga beras premium secara nasional tercatat sebesar Rp16.218 per kilogram (kg), sedangkan beras medium sebesar Rp13.686 per kg. Data tersebut merupakan nilai tengah harga beras dari tiga zonasi wilayah pemantauan. Secara bulanan, harga beras premium mengalami kenaikan sebesar 0,12 persen. Sebaliknya, harga beras medium justru mengalami penurunan sebesar 0,29 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga beras tetap membutuhkan pengawasan dan intervensi secara berkelanjutan. Bapanas bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN pangan akan terus mengoptimalkan penyaluran CBP, program SPHP, Gerakan Pangan Murah, serta Fasilitasi Distribusi Pangan.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan pasokan dan keterjangkauan harga beras, sekaligus mengantisipasi potensi gangguan produksi akibat perubahan iklim dan dinamika pasar pangan global. Dengan demikian, ketersediaan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan masyarakat dapat memperoleh pangan pokok dengan harga yang wajar.