Antisipasi Inflasi Jelang Nataru, Pemerintah Perkuat Rantai Pasok Pangan

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah terus memperkuat konektivitas dan rantai pasok pangan, termasuk di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), guna menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di tengah risiko perubahan iklim. 

Upaya tersebut membutuhkan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi antarwilayah.

“Kemudian yang mendesak permintaan Natal dan Tahun Baru. Nataru akan segera datang. Karena itu, produksi, konektivitas, dan efisiensi rantai pasok perlu diperkuat,” ungkap Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo saat menyampaikan keynote speech dalam kegiatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua Tahun 2026 yang diselenggarakan di Makassar, Jumat (23/10/2026).

Salah satu tantangan yang perlu diantisipasi adalah kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, terutama cabai. Inflasi pangan tercatat mencapai 5,03% dengan kenaikan harga cabai merah besar sebesar 25,8%, cabai merah keriting sebesar 22%, dan cabai rawit sebesar 5,07%. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memastikan pasokan pangan dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan, sekaligus mengatasi gangguan distribusi yang berpotensi memicu kenaikan harga meskipun stok tersedia.

Untuk merespons tantangan tersebut, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi menetapkan 5 arahan, yakni optimalisasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan nelayan, perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara wilayah surplus dan defisit, memitigasi dampak El Niño melalui penguatan irigasi, pengaturan pola tanam, dan sistem peringatan dini, serta memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia dan Perum BULOG.

Lebih lanjut, upaya menjaga daya beli masyarakat juga didukung Paket Stimulus Tahap II senilai Rp26,34 triliun. Paket tersebut mencakup insentif sebesar Rp2,04 triliun, program magang dan vokasi sebesar Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun. Program magang menjangkau 150 ribu peserta, sedangkan bantuan beras sebanyak 10 kg menyasar 33,24 juta penerima manfaat.

Pemerintah juga menjalankan SPHP kedelai senilai Rp500 miliar untuk mendukung perajin tahu dan tempe. Ketepatan penyaluran program tersebut menjadi penting agar manfaatnya dirasakan masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan.

Kemudian, penguatan rantai pasok menjadi semakin penting bagi Sulampua yang menghadapi tantangan geografis dan konektivitas antardaerah. Pada triwulan II 2026, ekonomi Sulawesi tumbuh 6,95% (yoy), sedangkan Maluku dan Papua tumbuh 4,46% (yoy). Optimalisasi pelabuhan, konektivitas laut, dan fasilitas rantai dingin diperlukan untuk menekan kehilangan hasil, mengurangi disparitas harga, serta memperluas akses pasar bagi produsen pangan lokal.

Guna mendukung potensi ekonomi kawasan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengoordinasikan BUMN logistik dalam proyek percontohan kerja sama antardaerah di Sulampua, dimulai dari komoditas penyumbang inflasi, disertai optimalisasi layanan dan tarif distribusi. Petani dan nelayan juga dihubungkan dengan mitra pembeli (off-taker), termasuk Perumda, BUMD, KDKMP, KMP, dan SPPG, guna memperkuat akses pasar dan penyerapan hasil produksi.

Melalui kolaborasi Bank Indonesia, Kementerian/Lembaga terkait, serta TPID, setiap kerja sama antardaerah diarahkan memiliki target volume, biaya distribusi, dan dampak harga yang terukur. Penguatan konektivitas dan akses pasar diharapkan dapat menjaga ketersediaan serta keterjangkauan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Dengan demikian, ketahanan pangan Sulampua semakin kuat menghadapi risiko iklim dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

“Saya berharap seluruh BUMN yang terlibat di dalam suplai dan pasokan tadi, itu kita tingkatkan sinergi. Karena tantangan untuk inflasi di kuartal keempat pada tahun 2026 itu sudah ada di depan mata. Dan insyaallah di bawah arahan Bapak Presiden, insyaallah kita akan bisa mengendalikan inflasi sesuai dengan target sehingga rakyat kita daya belinya akan selalu terjaga,” pungkas Wamenko Dradjad.