Pemerintah Perkuat Inklusivitas Keuangan lewat DNKK
Dok. Kemenko Perekonomian
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah memperkuat orientasi kebijakan keuangan inklusif agar tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan keluarga secara nyata.
Langkah tersebut ditandai dengan peluncuran Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menjadi DNKK memperluas fokus kebijakan dari sekadar memastikan masyarakat memiliki rekening menjadi upaya meningkatkan kesejahteraan keuangan keluarga.
“Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak,” jelas Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2026 mencatat tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan mencapai 69,57 persen. Capaian tersebut menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan layanan keuangan agar memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, Menko Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan kesejahteraan keuangan memperhatikan tiga aspek utama, yakni kualitas kondisi keuangan (financial wellness), ketahanan menghadapi guncangan (financial resilience), serta rasa aman dalam mengelola keuangan (financial security).
Pemerintah juga telah menyiapkan strategi nasional terkait kesejahteraan keluarga, dengan pelaksanaan di daerah diarahkan pada penguatan literasi keuangan dan perluasan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Jadi kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga,” pungkas Menko Airlangga.
