Dua Tahun Prabowo-Gibran: MBG Perkuat Gizi Santri dan Buka Peluang Ekonomi di Desa
Foto: Istimewa
Jakarta, InfoPublik — Tokoh Muda Nahdlatul Ulama (NU) Ubaidillah Amin menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain mendukung pemenuhan gizi anak, program tersebut dinilai mampu menggerakkan perekonomian desa melalui keterlibatan petani dan peternak dalam rantai pasok pangan.
Menurut Ubaidillah, pemenuhan gizi merupakan fondasi penting dalam menyiapkan generasi Indonesia yang berkualitas untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Dalam konteks tersebut, MBG memiliki peran strategis karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan, tetapi juga oleh masyarakat yang terlibat dalam penyediaan bahan pangan.
“MBG sangat dirasakan manfaatnya oleh para santri. Sebelumnya, mungkin banyak santri di pesantren yang belum optimal dalam pemenuhan gizi. Hal ini teratasi dengan adanya program MBG yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto,” kata Ubaidillah Amin di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Ia menjelaskan, keberadaan MBG turut membuka peluang ekonomi bagi petani dan peternak di berbagai daerah. Kebutuhan bahan pangan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut menciptakan kesempatan bagi produsen lokal untuk memasarkan hasil pertanian dan peternakan mereka.
Dengan demikian, MBG berpotensi menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang menghubungkan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan penguatan ekonomi produktif di tingkat desa.
Ubaidillah menilai, meningkatnya kebutuhan pasokan pangan juga dapat menjadi momentum untuk mendorong generasi muda mengambil bagian dalam pengembangan sektor pertanian dan peternakan. Selama ini, kedua sektor tersebut di sejumlah daerah masih banyak bergantung pada tenaga kerja berusia lanjut.
“Kami mengajak anak-anak muda di perkotaan yang selama ini harus melakukan urbanisasi untuk mempertimbangkan kembali ke desa. Dengan adanya MBG, lapangan kerja terbuka karena desa juga membutuhkan orang-orang yang mengelola pertanian dan peternakan, yang saat ini masih didominasi orang tua,” ujarnya.
Menurut dia, terbukanya peluang pasar melalui MBG dapat mendorong investasi di sektor pertanian dan peternakan. Jika dikelola secara berkelanjutan, kebutuhan pangan program tersebut dapat menjadi salah satu penggerak tumbuhnya kegiatan ekonomi baru di perdesaan sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda.
Meski demikian, Ubaidillah mengingatkan bahwa pelaksanaan program berskala nasional seperti MBG membutuhkan evaluasi dan pembenahan secara berkelanjutan. Ia menilai, kekurangan dalam tahap implementasi perlu menjadi bahan perbaikan agar manfaat program semakin optimal dan dapat dirasakan secara merata.
“Kalaupun ada kekurangan, itu wajar. Pembenahan pun ada, dan pembenahan harus terus dilakukan,” katanya.
Pembenahan Data dan Pengawasan Jadi Kunci
Sejalan dengan upaya memperluas manfaat MBG, pemerintah juga menekankan pentingnya pemerataan pelaksanaan program, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Memasuki dua tahun pemerintahan, arahan Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan program MBG diimplementasikan secara merata, disertai perbaikan tata kelola dan penindakan tegas terhadap penyimpangan.
Pembenahan tersebut mencakup penertiban data penerima manfaat agar penyaluran program semakin akurat dan tepat sasaran. Ke depan, data penerima manfaat perlu divalidasi berdasarkan nama dan alamat (by name by address/BNBA) serta terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Data tersebut meliputi siswa, santri, serta kelompok 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Validasi dan integrasi data menjadi landasan penting dalam menentukan sasaran penerima manfaat sekaligus mengevaluasi dampak program secara terukur.
Selain pembenahan administrasi, pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan untuk mencegah praktik penyimpangan dalam pelaksanaan MBG. Upaya tersebut termasuk menindak perantara maupun kerja sama oknum yang mengarah pada praktik korupsi.
Bagi Ubaidillah, keberlanjutan program MBG perlu ditopang oleh pelaksanaan yang tepat sasaran, tata kelola yang transparan, dan keterlibatan masyarakat. Dengan perbaikan yang konsisten, program tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat kualitas gizi generasi muda, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi desa yang lebih produktif.
"Melalui keterhubungan antara kebutuhan gizi, produksi pangan lokal, dan penciptaan lapangan kerja, MBG berpeluang menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia sekaligus mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional," pungkas Ubaidillah.
