Jakarta, InfoPublik - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, tahun ini pemerintah menargetkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menyasar 400.000 rumah tidak layak huni.

Hal tersebut disampaikan Tito, melalui keterangan resmi,  usai rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statitsik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/7/2026). “Kita mengoordinasikan daerah-daerah untuk memberikan usulan-usulan by name, by address, dan setelah itu nanti akan diverifikasi dengan data dari BPS (Badan Pusat Statistik),” kata Tito.

Selain BPS, usulan tersebut juga akan dicek oleh jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) selaku pihak yang memahami detail kriteria rumah yang layak mendapat bantuan.

Mekanisme serupa juga berlaku bagi usulan bedah rumah di daerah perbatasan. Ia menegaskan, pemerintah menargetkan program tersebut menyasar 15.000 rumah tidak layak huni di daerah perbatasan. “Sudah ada usulan lebih kurang 36 ribu (dari daerah perbatasan) dan sekarang dalam proses untuk diverifikasi, validasi oleh BPS dan nanti Kementerian PKP sama-sama bergerak (mengecek),” jelasnya.

Tito Karnavian menyatakan, untuk mempercepat capaian target BSPS, Kemendagri bersama Kementerian PKP dan BPS akan menggelar rapat koordinasi lanjutan. Rapat tersebut akan melibatkan seluruh kepala daerah, perangkat daerah yang membidangi permukiman, inspektorat daerah, serta jajaran BPS kabupaten/kota.

Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat proses validasi data sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program.  “Supaya nanti paralel semuanya bergerak untuk percepat target 400 ribu rumah yang dibedah,” katanya.