ADB Setujui Program US$650 Juta untuk Modernisasi Fiskal dan Tata Kelola Indonesia

Jakarta, InfoPublik - Asian Development Bank (ADB) menyetujui program senilai setara US$650 juta untuk mendukung Indonesia memodernisasi pengelolaan fiskal pemerintah, memperkuat tata kelola berbasis digital, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan publik di seluruh sistem pemerintahan yang terdesentralisasi.

Program tersebut merupakan bagian dari Accelerating Decentralization for Improved Local Governance (ADIL) atau Program Percepatan Desentralisasi demi Meningkatkan Tata Kelola Daerah.

Subprogram pertama ADIL diarahkan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan dana publik. Program ini juga bertujuan meningkatkan keberlanjutan anggaran daerah sehingga mampu mendukung penyediaan layanan publik yang lebih baik.

Salah satu fokus utama program tersebut adalah memperluas digitalisasi dan transparansi fiskal. ADB akan mendukung pengembangan platform digital nasional baru yang digunakan untuk mengintegrasikan sekaligus melaporkan data fiskal.

Selain itu, program tersebut mencakup upaya mendorong sistem penilaian pajak properti yang lebih adil untuk meningkatkan kapasitas pendapatan pemerintah daerah.

Dalam siaran pers yang diterima Senin (21/9/2026), Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov mengatakan penguatan tata kelola fiskal di tingkat daerah memiliki peran strategis dalam mendukung target Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.

“Aspirasi Pemerintah Indonesia untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045 didukung secara strategis oleh pembangunan ekonomi di berbagai provinsi, kabupaten, dan desa, tempat layanan publik esensial diberikan,” ujar Bobur.

Menurut dia, penguatan arsitektur fiskal dan digital akan membuka ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Arsitektur fiskal dan digital negara yang semakin diperkuat memungkinkan penyediaan layanan yang lebih baik bagi masyarakat,” katanya.

ADB menilai penguatan pengelolaan keuangan publik di daerah menjadi penting mengingat sekitar 35%-40% dari total pengeluaran publik Indonesia dikelola pada tingkat subnasional.

Pengeluaran tersebut mencakup sejumlah sektor penting, antara lain pendidikan, kesehatan, serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lokal.

Besarnya porsi pengeluaran di tingkat daerah membuat penguatan sistem pengelolaan keuangan publik menjadi strategis. Sistem yang masih terfragmentasi serta perbedaan kapasitas fiskal dan administratif antardaerah dinilai dapat memengaruhi administrasi perpajakan, koordinasi kebijakan, hingga kualitas layanan publik.

Program ADIL juga melanjutkan agenda reformasi yang telah diperkuat melalui Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Selain pengelolaan fiskal dan digitalisasi, kerangka program turut memasukkan aspek perlindungan hak-hak sipil. Perencanaan dan penganggaran yang responsif untuk melindungi perempuan dan anak perempuan menjadi salah satu bagian dari program tersebut.

Integrasi risiko bencana juga menjadi perhatian dalam kerangka kerja ADIL, sehingga pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah dapat memperhitungkan berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan pembangunan.

ADB menyebut program tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Visi Indonesia Emas 2045.

Melalui program ini, penguatan sistem fiskal daerah diharapkan dapat membantu Indonesia mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung pengurangan kemiskinan dan ketimpangan serta memperkuat keberlanjutan lingkungan.

ADB merupakan bank pembangunan multilateral yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan, inklusif, dan tangguh di kawasan Asia dan Pasifik. Bank tersebut bekerja sama dengan negara anggota dan berbagai mitra melalui instrumen pembiayaan serta kemitraan strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, dan perlindungan lingkungan. ADB didirikan pada 1966 dan saat ini dimiliki oleh 69 anggota, dengan 50 anggota berasal dari kawasan Asia dan Pasifik.