Jakarta, InfoPublik – Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara mulai memasuki fase awal kepemimpinannya dengan melanjutkan sejumlah instrumen fiskal yang telah berjalan, sekaligus memperkuat aturan main agar penggunaannya lebih terarah.
Sejumlah kebijakan seperti penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp200 triliun di bank BUMN, penyelesaian kewajiban surat utang warisan krisis 1997–1998, pembayaran subsidi dan kompensasi energi, restitusi pajak, hingga pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace menjadi bagian dari perubahan arah tersebut.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai perkembangan itu menunjukkan kebutuhan untuk memperjelas rulebook kebijakan fiskal Indonesia. Menurutnya, tantangan pemerintah bukan lagi sekadar menambah instrumen kebijakan, melainkan memastikan setiap instrumen memiliki tujuan, sasaran, penanggung risiko, jangka waktu, dan mekanisme pengakhiran yang jelas “Saya melihat arah awal Suahasil bukan sebagai reversal terhadap kebijakan sebelumnya. Instrumennya sebagian besar masih ada. Yang mulai dibutuhkan sekarang adalah rulebook: untuk apa sebuah instrumen digunakan, neraca siapa yang menggunakannya, berapa lama, dan bagaimana exit mechanism-nya,” ujar Fakhrul dalam keterangannya, Senin (21/9/2026).
Suahasil Nazara resmi menjabat Menteri Keuangan setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Serah terima jabatan berlangsung di Kementerian Keuangan pada 15 September 2026.
Lima Kebijakan Suahasil
Fakhrul melihat sedikitnya lima perkembangan kebijakan dalam beberapa waktu terakhir sebagai bagian dari konteks awal kepemimpinan Suahasil. Kelimanya mencakup keberlanjutan penempatan SAL, penyelesaian kewajiban surat utang peninggalan krisis, pembayaran subsidi dan kompensasi energi, kepastian restitusi pajak, serta persiapan pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace.
Pemerintah mempertahankan penempatan SAL hingga Rp200 triliun pada bank-bank BUMN dan memperpanjang kebijakan tersebut hingga Juli 2027. Kebijakan itu ditujukan untuk menjaga likuiditas perbankan dan mendorong penyaluran kredit.
Bagi Fakhrul, tahap berikutnya perlu melihat dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian secara lebih luas. Menurutnya, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari berpindahnya likuiditas ke perbankan, tetapi juga dari kredit yang tercipta dan aktivitas produktif yang dihasilkan. “SAL telah menunjukkan bagaimana government balance sheet dapat menggerakkan bank balance sheet. Setelah liquidity bergerak, pertanyaan berikutnya harus naik kelas: berapa banyak kredit yang tercipta, ke mana kredit tersebut mengalir, productive assets apa yang dihasilkan, dan siapa yang menanggung risikonya,” ujarnya.
Pendekatan tersebut, menurut Fakhrul, dapat diarahkan pada penggunaan national balance sheet secara lebih terintegrasi. APBN, SAL, bank BUMN, Danantara, dan BUMN dapat dilihat sebagai bagian dari ekosistem kebijakan, tetapi masing-masing tetap perlu memiliki pembagian risiko yang jelas. “National Balance Sheet bukan berarti semua balance sheet negara dapat melakukan semuanya. Justru kita membutuhkan balance-sheet assignment. Risiko fiskal, risiko kredit, risiko investasi dan risiko moneter harus berada pada institusi yang paling mampu mengelolanya,” katanya.
Dengan demikian, penggunaan neraca publik diharapkan mampu menarik pembiayaan swasta (crowd-in private balance sheet), bukan menggantikan peran pembiayaan swasta secara permanen.
Perubahan penting lainnya datang dari penyelesaian kewajiban surat utang yang diterbitkan pemerintah dalam penanganan krisis keuangan 1997–1998. Pemerintah menyatakan kewajiban tersebut telah tuntas pada Agustus 2026. Total obligasi yang diterbitkan dalam penanganan krisis kala itu mencapai sekitar Rp640 triliun, dengan penyelesaian dilakukan secara bertahap. Obligasi rekapitalisasi perbankan telah lunas pada 2020, sedangkan kewajiban terkait BLBI diselesaikan pada Agustus 2026.
Menurut Fakhrul Fulvian, penyelesaian kewajiban tersebut menunjukkan bahwa keputusan fiskal dapat memiliki konsekuensi jauh lebih panjang dibandingkan masa ketika kebijakan dibuat. “Krisis 1998 berlangsung beberapa tahun, tetapi keputusan balance sheet yang dibuat untuk menyelamatkan sistem keuangan hidup hampir tiga dekade. Ini mengingatkan kita bahwa balance sheets have memory,” ujarnya.
Pelajaran tersebut, lanjutnya, relevan ketika pemerintah semakin aktif menggunakan berbagai neraca publik untuk mendukung pembangunan. Setiap penggunaan neraca negara perlu disertai tata kelola, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pengakhiran yang jelas.
Di sisi lain, APBN masih menjalankan fungsi sebagai penyangga ketika tekanan harga energi meningkat. Hingga 31 Agustus 2026, pemerintah telah membayarkan subsidi dan kompensasi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) sebesar Rp331,4 triliun. Pembayaran dilakukan secara bulanan untuk memberikan ruang kas bagi kedua BUMN tersebut dalam menyediakan barang dan layanan dengan harga yang diatur pemerintah.
Fakhrul menilai kebijakan subsidi tetap diperlukan ketika pemerintah menghadapi guncangan yang bersifat sementara. Namun, apabila tekanan harga energi berlangsung lebih lama, kebijakan perlu bergerak dari sekadar meredam dampak menuju pengurangan sumber tekanan. “Kalau shock minyak hanya sementara, buffer fiskal memang dibuat untuk digunakan. Tetapi kalau harga energi tinggi menjadi persisten, jawabannya tidak bisa selamanya berupa subsidi. Kebijakan harus mulai mengurangi sumber shock itu sendiri,” katanya.
Ia menilai strategi seperti B50, peningkatan kapasitas energi domestik, efisiensi energi, dan pengurangan ketergantungan terhadap dolar perlu ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas karena harga minyak dapat memengaruhi APBN, neraca pembayaran, serta biaya yang ditanggung perusahaan dan rumah tangga.
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah restitusi pajak. Direktorat Jenderal Pajak mencatat realisasi restitusi hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp191,82 triliun, turun 37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai tersebut terdiri atas restitusi PPh Rp55,79 triliun, PPN dan PPnBM Rp134,32 triliun, serta PBB dan pajak lainnya Rp1,71 triliun.
Menurut Fakhrul, restitusi tidak semata-mata berkaitan dengan administrasi perpajakan. Bagi perusahaan, pengembalian kelebihan pembayaran pajak merupakan bagian dari arus kas dan modal kerja. “Bagi perusahaan, restitusi adalah working capital. Ketika restitusi yang menjadi hak perusahaan tidak mempunyai timeline yang predictable, secara ekonomi perusahaan ikut membiayai pemerintah melalui balance sheet mereka,” ujarnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kepastian dalam hubungan fiskal antara negara dan dunia usaha. Kepatuhan pajak perlu berjalan seiring dengan kepastian negara dalam memenuhi hak wajib pajak sesuai ketentuan.
Pemerintah juga menyiapkan implementasi pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace mulai 1 November 2026. Direktorat Jenderal Pajak menegaskan kebijakan tersebut bukan jenis pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pemungutan dari pembayaran sendiri oleh pedagang menjadi pemungutan melalui marketplace yang ditunjuk.
Fakhrul menilai kebijakan tersebut perlu ditempatkan dalam agenda yang lebih besar, yakni mendorong formalisasi ekonomi dan memperluas akses pelaku usaha terhadap ekosistem ekonomi formal. “Kita tidak akan meningkatkan tax ratio secara berkelanjutan hanya dengan memungut lebih banyak dari titik ekonomi yang sama. Kita perlu memperbesar ekonomi formalnya,” katanya.
Menurutnya, digitalisasi perpajakan seharusnya tidak berhenti pada peningkatan visibilitas pelaku usaha bagi negara. Ketika UMKM semakin mudah teridentifikasi dan memenuhi kewajiban perpajakan, kondisi tersebut idealnya juga diikuti dengan akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, perlindungan hukum, pengadaan pemerintah, dan pasar. “Formalisasi yang hanya membuat masyarakat lebih mudah dipajaki akan terasa seperti biaya. Formalisasi yang juga membuka akses terhadap pembiayaan dan kesempatan ekonomi akan terasa seperti pembangunan,” ujarnya.
Membutuhkan Koordinasi Kuat Instrumen Negara
Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa tantangan pengelolaan fiskal ke depan tidak hanya terletak pada kemampuan menjaga defisit dan utang, tetapi juga pada bagaimana berbagai instrumen negara bekerja secara terkoordinasi.
Fakhrul menilai Indonesia telah memiliki banyak perangkat, mulai dari APBN, SAL, bank BUMN, Danantara, BUMN, kebijakan perpajakan hingga berbagai instrumen pembiayaan. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh perangkat tersebut memiliki urutan kebijakan, target, serta pembagian tanggung jawab yang jelas. “Indonesia sebenarnya tidak kekurangan instrumen. Kita mempunyai APBN, SAL, bank BUMN, Danantara, BUMN, kebijakan perpajakan dan berbagai instrumen pembiayaan. Yang kita perlukan sekarang adalah sequence, target dan assignment agar seluruh balance sheet tersebut bergerak menuju tujuan yang sama,” katanya.
Menurut Fakhrul, kesinambungan kebijakan tetap menjadi bagian penting dalam pengelolaan fiskal. Namun, kesinambungan perlu disertai evaluasi terhadap efektivitas dan risiko setiap instrumen. “Purbaya memperluas policy toolkit. Tantangan Suahasil sekarang adalah menulis rulebook-nya,” ujarnya.
Rulebook tersebut pada akhirnya perlu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: siapa melakukan apa, menggunakan neraca yang mana, untuk mencapai target apa, sampai kapan kebijakan berjalan, serta bagaimana kebijakan tersebut diakhiri.
Dengan kerangka itu, kredibilitas fiskal tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan APBN, tetapi juga kepastian bahwa setiap penggunaan anggaran, penerimaan, pembiayaan, maupun neraca publik memiliki tujuan, batas waktu, pembagian risiko, dan arah yang terukur.
