Kemenkeu Usulkan Pagu Anggaran 2027 Sebesar Rp49,80 Triliun

Jakarta, InfoPublik - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan pagu anggaran Tahun Anggaran (TA) 2027 sebesar Rp49,80 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Usulan pagu tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dengan agenda Pengantar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menkeu Purbaya menjelaskan, pagu anggaran Kementerian Keuangan TA 2027 dirancang berdasarkan kebutuhan pelaksanaan tugas kementerian dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan negara sekaligus mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.  “Pagu Anggaran Kementerian Keuangan TA 2027 diusulkan sebesar Rp49,801 triliun,” ujar Menkeu Purbaya.

Berdasarkan fungsi, alokasi anggaran tersebut terdiri atas fungsi pelayanan umum sebesar Rp45,504 triliun, fungsi ekonomi sebesar Rp300,44 miliar, serta fungsi pendidikan sebesar Rp3,996 triliun.

Alokasi terbesar pada fungsi pelayanan umum mencerminkan peran Kementerian Keuangan dalam memastikan penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara berjalan efektif, akuntabel, dan mampu memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, alokasi pada fungsi ekonomi diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penguatan perekonomian nasional. Adapun fungsi pendidikan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Keuangan di bidang pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Menurut Menkeu, penyusunan pagu anggaran tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kapasitas Kementerian Keuangan dalam menjalankan fungsi strategisnya, terutama dalam menjaga kesehatan dan stabilitas fiskal di tengah dinamika perekonomian. “Alokasi ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Kementerian Keuangan selanjutnya akan terus memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran agar setiap alokasi belanja memberikan manfaat optimal bagi perekonomian dan masyarakat. Pengelolaan anggaran juga diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara.

Dalam rapat kerja tersebut, Kementerian Keuangan memohon persetujuan Komisi XI DPR RI terhadap usulan Pagu Anggaran Kementerian Keuangan TA 2027 sebesar Rp49.801.124.984.000, yang terdiri atas fungsi pelayanan umum sebesar Rp45.504.233.048.000, fungsi ekonomi sebesar Rp300.440.932.000, dan fungsi pendidikan sebesar Rp3.996.451.004.000.

Pembahasan dan persetujuan anggaran tersebut menjadi bagian penting dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan pada 2027 berjalan optimal dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Kementerian Keuangan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI atas perhatian, dukungan, dan kerja sama dalam proses pembahasan RKA Kementerian Keuangan TA 2027.