Indonesia Perkuat Pelindungan Nelayan Migran dari Perekrutan hingga Pulang

Jakarta, InfoPublik – Indonesia mendorong pelindungan nelayan migran yang lebih menyeluruh, mulai dari proses perekrutan, keberangkatan, selama bekerja di kapal, hingga kepulangan dan reintegrasi ke masyarakat. Langkah ini diperkuat melalui penerapan Pedoman ASEAN tentang Penempatan dan Pelindungan Nelayan Migran di Sektor Perikanan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan, pelindungan tidak boleh berhenti setelah nelayan ditempatkan di kapal. Setiap tahapan migrasi perlu memiliki mekanisme pencegahan, informasi, perlindungan hukum, hingga dukungan saat pekerja kembali ke negara asal.

“Di tingkat nasional, Indonesia terus memperkuat kerangka regulasi dan kelembagaan untuk penempatan dan pelindungan nelayan migran yang bekerja di kapal penangkap ikan, termasuk melalui penguatan standar kompetensi dan sertifikasi,” ujar Yassierli dalam Pertemuan Menteri Tenaga Kerja ASEAN (ALMM) ke-29 di Bangkok, Tailan, Rabu (26/8/2026).

Menurut Yassierli, penguatan pelindungan menjadi penting karena nelayan migran menghadapi risiko yang berbeda dibandingkan pekerja migran pada umumnya. Mereka bekerja di lingkungan yang jauh dari keluarga dan daratan, sehingga membutuhkan kepastian mengenai kontrak kerja, kondisi kerja, keselamatan, akses bantuan, serta mekanisme pengaduan ketika menghadapi persoalan.

Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan di Sektor Perikanan. Ratifikasi tersebut menjadi landasan untuk memperkuat pekerjaan layak, keselamatan dan kesehatan kerja, serta kondisi kerja dan kehidupan yang adil bagi nelayan.

Indonesia menempatkan pencegahan sebagai salah satu prioritas dalam melindungi nelayan migran. Risiko perlu ditekan bahkan sebelum pekerja meninggalkan negara asal. Melalui Pedoman ASEAN, praktik perekrutan yang adil dan bertanggung jawab diharapkan semakin kuat. Hal itu mencakup transparansi hubungan kerja, verifikasi kontrak, penerapan standar kompetensi dan sertifikasi, serta penyediaan informasi yang memadai bagi calon nelayan migran sebelum keberangkatan.

Pendekatan tersebut penting untuk mencegah pekerja berangkat tanpa memahami hak, kewajiban, kondisi kerja, maupun pihak yang bertanggung jawab selama mereka bekerja di kapal.

Selain perlindungan sebelum keberangkatan, mekanisme perlindungan selama bekerja juga perlu memastikan nelayan migran memperoleh akses terhadap bantuan dan upaya hukum apabila menghadapi pelanggaran hak.

Pelindungan nelayan migran tidak dapat dilakukan oleh satu negara. Karakter pekerjaan di sektor perikanan yang melibatkan kapal, perusahaan, dan pekerja lintas negara membuat koordinasi regional menjadi kebutuhan.

Yassierli mengatakan ASEAN dapat memperkuat pertukaran informasi dan kerja sama praktis antarnegara untuk membangun tata kelola penempatan dan pelindungan nelayan migran yang lebih efektif. “Implementasi pelindungan nelayan memerlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah, pengusaha, organisasi pekerja, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Oleh karena itu, Indonesia memperkuat kerja sama praktis melalui pertukaran pandangan dengan Filipina mengenai tata kelola awak kapal penangkap ikan migran,” ujarnya.

Ke depan, Indonesia akan memetakan mekanisme pelindungan yang telah berjalan di tingkat ASEAN dengan mengidentifikasi kesenjangan serta potensi risiko. Pemetaan tersebut sekaligus diarahkan untuk menentukan bidang kerja sama yang dapat diperkuat secara regional.

Dengan pendekatan tersebut, pelindungan nelayan migran diharapkan tidak hanya berorientasi pada penempatan tenaga kerja, tetapi juga memastikan pekerjaan yang layak, keselamatan, akses perlindungan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sepanjang siklus migrasi.