Pegawai melakukan gladi kotor persiapan pidato Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2026). Gladi tersebut dilakukan untuk persiapan menjelang pidato Presiden dalam rangkaian sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD pada tanggal 14 Agustus 2026. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wsj.
Jakarta, InfoPublik – Pasar keuangan Indonesia tidak sekadar menanti angka dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah gejolak pasar sepanjang 2026, investor justru membutuhkan gambaran utuh mengenai arah kebijakan ekonomi pemerintah dalam menghadapi perubahan lanskap pembiayaan dan ekonomi global.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai Nota Keuangan 2027 akan menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memberikan kejelasan mengenai strategi menjaga pertumbuhan sekaligus mempertahankan stabilitas ekonomi.
Menurut dia, perhatian pasar kali ini tidak lagi semata tertuju pada angka defisit, target pertumbuhan, maupun asumsi makro. Investor ingin melihat bagaimana kebijakan fiskal, moneter, pembiayaan pembangunan, serta strategi ekonomi eksternal Indonesia dirangkai dalam satu arah kebijakan yang konsisten.
“Dalam kondisi normal, pasar biasanya fokus pada angka defisit, target pertumbuhan, atau asumsi makro. Namun tahun ini berbeda. Pasar tidak kekurangan data. Pasar justru membutuhkan arah,” ujar Fakhrul, dalam keterangannya ke Infopublik, Kamis (13/8/2026).
Sejumlah parameter RAPBN 2027 juga dinilai sudah cukup terprediksi. Pemerintah dan DPR sebelumnya telah menyepakati kisaran pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 5,8–6,5 persen, defisit fiskal 1,8–2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), serta asumsi nilai tukar rupiah Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS.
Karena itu, menurut Fakhrul, narasi kebijakan yang disampaikan Presiden akan menjadi perhatian penting investor. Dari sana, pasar akan membaca bagaimana pemerintah menempatkan APBN sebagai instrumen pertumbuhan sekaligus menjaga kredibilitas fiskal.
Fakhrul menyebut sedikitnya ada empat isu strategis yang akan dicermati pasar dari Nota Keuangan dan RAPBN 2027. Pertama, apakah RAPBN 2027 akan menjadi awal konsolidasi setelah gejolak pasar sepanjang 2026 atau justru menjadi pijakan bagi ekspansi pembangunan yang lebih agresif.
Investor, kata dia, ingin mengetahui bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas fiskal dalam beberapa tahun ke depan.
Kedua, pasar menunggu kejelasan pembagian peran antara APBN, BUMN, Danantara, dan sektor keuangan dalam mendukung pembiayaan pembangunan. Menurut Fakhrul, investor global kini semakin melihat kondisi ekonomi Indonesia melalui pendekatan national balance sheet. Artinya, penilaian terhadap Indonesia tidak berhenti pada kesehatan APBN, tetapi juga mencakup keterkaitan antara pemerintah, Bank Indonesia, BUMN, Danantara, dan sektor perbankan.
“Dulu investor cukup membaca APBN. Hari ini investor membaca neraca negara secara lebih luas. Mereka ingin memahami bagaimana APBN, Bank Indonesia, Danantara, BUMN, dan sektor perbankan bekerja bersama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Ketiga, investor mencermati strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari arus portofolio jangka pendek. Stabilitas pasar keuangan sepanjang 2026 dinilai menjadi modal penting. Namun, tantangan berikutnya adalah memperkuat sumber pembiayaan yang lebih berkelanjutan melalui investasi langsung, industrialisasi, serta penguatan neraca pembayaran.
Keempat, pasar ingin melihat strategi Indonesia menghadapi perubahan ekonomi global, terutama meningkatnya biaya modal jangka panjang. Perubahan tersebut berpotensi memengaruhi biaya pembiayaan pembangunan dan strategi pengelolaan utang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Karena itu, kemampuan pemerintah menjaga pertumbuhan di tengah biaya modal yang lebih mahal akan menjadi salah satu indikator penting yang diperhatikan investor.
“Pertanyaan yang sedang dicari jawabannya bukan lagi sekadar berapa defisit APBN. Pertanyaannya adalah bagaimana Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhan tinggi dalam dunia yang biaya modalnya semakin mahal,” kata Fakhrul.
Dalam konteks tersebut, pidato Presiden saat penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 dinilai memiliki arti lebih luas dibanding sekadar penyampaian rancangan anggaran tahunan.
Fakhrul mengatakan Nota Keuangan dapat menjadi instrumen komunikasi kebijakan untuk membentuk ekspektasi pelaku pasar mengenai arah perekonomian Indonesia. Investor akan mencermati bukan hanya besaran angka dalam RAPBN, melainkan juga konsistensi antara target, kebijakan, dan strategi implementasinya.
“Nota Keuangan bukan hanya dokumen fiskal. Dalam kondisi seperti sekarang, Nota Keuangan juga berfungsi sebagai expectation guidance bagi pasar keuangan. Investor akan menilai bukan hanya angka yang disampaikan, tetapi juga arah, konsistensi, dan keyakinan yang ditunjukkan pemerintah terhadap strategi ekonomi Indonesia ke depan,” pungkas Fakhrul.
_(1)_thumb.jpg)
