Jakarta, InfoPublik — Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian menilai Destry Damayanti memiliki rekam jejak yang kuat untuk memimpin Bank Indonesia (BI) apabila nantinya resmi dicalonkan sebagai Gubernur BI.
Menurut Fakhrul, pengalaman Destry yang mencakup dunia akademik, pasar keuangan, perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga jajaran Dewan Gubernur BI menjadi modal penting untuk menghadapi perubahan ekonomi global yang semakin kompleks.
Destry telah menjadi bagian dari jajaran pimpinan BI sejak 2019 dan menjalani periode kedua sebagai Deputi Gubernur Senior sejak Agustus 2024. Pengalaman tersebut dinilai memberi kombinasi pemahaman pasar dan institusional yang dibutuhkan bank sentral saat menghadapi ketidakpastian global. "Apabila Ibu Destry nantinya dicalonkan, beliau merupakan figur yang tepat untuk memimpin Bank Indonesia. Pengalamannya sangat lengkap, mulai dari ekonom pasar, perbankan, LPS, hingga lebih dari tujuh tahun berada di jajaran pimpinan BI," ujar Fakhrul dalam keterangan tertulis, Senin (10/8/2026).
Fakhrul menilai tantangan Gubernur BI ke depan tidak lagi semata berkutat pada inflasi dan suku bunga. Fragmentasi perdagangan global, perubahan rantai pasok, kebijakan industri, ketidakseimbangan likuiditas global, volatilitas arus modal, geopolitik, hingga perkembangan teknologi akan semakin memengaruhi arah kebijakan moneter.
"Dunia yang akan dihadapi Gubernur BI berikutnya bukan dunia yang sama dengan ketika kerangka inflation targeting pertama kali dibangun. Deglobalisasi membuat shock semakin banyak berasal dari sisi penawaran, sementara pergerakan modal global menjadi semakin sensitif terhadap geopolitik dan perubahan kebijakan negara maju," katanya.
Karena itu, kemampuan membaca perubahan global dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan domestik menjadi semakin penting. BI juga dituntut mampu menjaga stabilitas tanpa menghambat momentum pertumbuhan ekonomi.
Independensi BI
Menurut Fakhrul, independensi tetap menjadi fondasi utama kredibilitas BI. Namun, independensi bukan berarti bank sentral bekerja sendiri tanpa koordinasi dengan kebijakan ekonomi lainnya. Semakin kompleks tantangan perekonomian, koordinasi antara kebijakan moneter, fiskal, makroprudensial, dan sektor keuangan justru semakin dibutuhkan dengan tetap menjaga kejelasan mandat serta akuntabilitas masing-masing lembaga.
"Koordinasi dan independensi bukan dua hal yang bertentangan. BI harus tetap independen dalam mengambil keputusan sesuai mandatnya, tetapi pada dunia yang semakin kompleks, bank sentral juga harus memahami konsekuensi kebijakannya terhadap fiskal, perbankan, pasar keuangan, dunia usaha, dan neraca pembayaran secara keseluruhan," ujar Fakhrul.
Selain bauran kebijakan, komunikasi bank sentral juga dinilai akan menjadi salah satu tantangan utama kepemimpinan BI berikutnya. Dalam kondisi pasar yang sensitif terhadap perubahan kebijakan, komunikasi tidak lagi sekadar pelengkap, tetapi menjadi bagian dari transmisi kebijakan itu sendiri.
Fakhrul menilai pasar membutuhkan kejelasan mengenai urutan kebijakan (policy sequence), mulai dari fase stabilisasi, normalisasi, hingga penggunaan berbagai instrumen selain suku bunga untuk mengelola likuiditas, nilai tukar, dan transmisi kebijakan. "Tugas Gubernur BI berikutnya bukan hanya mengambil keputusan yang benar, tetapi juga membuat pasar memahami mengapa keputusan tersebut diambil dan ke mana arah kebijakan berikutnya. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kepastian komunikasi mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar," katanya.
Fakhrul mengatakan BI saat ini memiliki bauran instrumen yang lebih luas dibandingkan masa lalu. Karena itu, komunikasi kebijakan tidak seharusnya hanya berpusat pada naik atau turunnya BI Rate. Pasar juga perlu mendapatkan gambaran mengenai operasi moneter, pengelolaan likuiditas, kebijakan nilai tukar, instrumen makroprudensial, serta arah pendalaman pasar keuangan.
"Kita harus mulai bergerak dari komunikasi yang terlalu berpusat pada price of money menuju komunikasi yang juga menjelaskan flow of money. Bagaimana likuiditas bergerak, bagaimana transmisi moneter bekerja, bagaimana kurva imbal hasil dinormalisasi, dan bagaimana stabilitas rupiah dijaga tanpa membuat pembiayaan sektor produktif terlalu lama berada dalam kondisi ketat," jelasnya.
Menurut Fakhrul, Indonesia kini perlu secara bertahap membawa pasar keuangan dari fase stabilisasi menuju normalisasi. Perbaikan kondisi likuiditas dan fungsi kurva imbal hasil sebagai referensi pembiayaan ekonomi menjadi bagian penting dari proses tersebut.
"Kita telah melewati periode ketika kredibilitas dan stabilisasi menjadi prioritas utama. Tantangan berikutnya adalah bagaimana stabilitas tersebut dapat diterjemahkan menjadi likuiditas yang lebih sehat, kurva imbal hasil yang lebih normal, serta transmisi kebijakan yang lebih baik kepada perbankan dan dunia usaha," katanya.
Ia menilai pengalaman Destry di pasar keuangan sekaligus di dalam institusi BI relevan untuk menghadapi fase tersebut. "Gubernur BI berikutnya harus mampu berbicara dalam tiga bahasa sekaligus: bahasa stabilitas kepada publik, bahasa kredibilitas kepada pasar, dan bahasa koordinasi kepada pemerintah. Menurut saya, pengalaman Ibu Destry selama ini memberikan modal yang kuat untuk menjalankan ketiganya."
Pada akhirnya, Fakhrul menilai pergantian kepemimpinan BI perlu dipandang sebagai momentum memperkuat institusi, bukan sekadar pergantian figur.
Menurut dia, BI perlu mempertahankan kesinambungan kebijakan sekaligus memperkuat komunikasi, memperkaya bauran instrumen, dan menjaga independensi dalam mengambil keputusan. "Yang kita perlukan bukan Bank Indonesia yang berubah arah setiap kali kepemimpinannya berganti. Kita membutuhkan BI yang institusinya semakin kuat, komunikasinya semakin jelas, bauran kebijakannya semakin kaya, dan tetap independen ketika harus mengambil keputusan yang tidak populer," pungkas Fakhrul.
_compressed.jpg)
