Jakarta, InfoPublik - Proyek Strategis Nasional (PSN) hulu minyak dan gas bumi (migas) North Hub Development Project Selat Makassar, diyakini mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Hal itu disampaikan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, melalui keterangan resmi, Kamis (23/7/2026).
Djoko menegaskan, pengembangan gas lepas pantai laut dalam merupakan salah satu investasi migas terbesar di dalam negeri, yang memicu penerapan teknologi tinggi dan membuka peluang investasi baru industri fabrikasi nasional.
Menurut Djoko, proyek dengan total nilai investasi mencapai 15 miliar dolar AS itu diproyeksikan menjadi pendorong utama dalam pencapaian target produksi nasional periode 2029–2030, yaitu sebesar 900 ribu hingga 1 juta barel minyak per hari (bopd) serta gas bumi sejumlah 12 miliar kaki kubik standar per hari (BSCFD).
Alokasi investasi tersebut mencakup pembangunan fasilitas produksi terapung Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) sebesar USD3 miliar dan belanja modal pendukung lainnya sejumlah USD12 miliar.
Proyek yang berada pada kedalaman laut 2.000 meter itu mengintegrasikan pengembangan Lapangan Geng North dan Lapangan Gehem di Cekungan Kutai, lepas pantai Kalimantan Timur.
Dikelola oleh Searah—perusahaan patungan antara Eni SpA dan Petronas—fasilitas seluas panjang 300 meter dan lebar 45 meter ini mencatatkan sejarah sebagai fasilitas produksi migas pertama di perairan laut sangat dalam (ultra deep water) di Indonesia, dengan target penyaluran gas perdana pada kuartal keempat tahun 2028.
Secara teknis, FPSO Bahtera Haluan Lestari dirancang mampu mengolah hingga 1 miliar kaki kubik standar gas per hari (1 BSCFD) dan 80.000 barel kondensat per hari, serta memiliki kapasitas penyimpanan hingga 1,4 juta barel.
Selain memperkuat pasokan energi nasional, pengerjaan proyek ini turut memberikan dampak berganda ekonomi yang signifikan bagi daerah melalui fabrikasi topside module di Batam, Tanjung Balai Karimun, dan Bintan dengan kebutuhan 4.000 ton baja, serta menyerap 8.000 tenaga kerja nasional selama masa konstruksi.