Jakarta, InfoPublik - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke kantor vertikal Kementerian Keuangan di Jawa Tengah, bertempat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I, Jumat (3/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu meninjau realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Tengah serta pelaksanaan program prioritas pemerintah antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta pembangunan Sekolah Rakyat.

Hingga Semester I Tahun 2026, kinerja APBN di Jawa Tengah menunjukkan kondisi yang tetap terjaga di tengah berbagai tantangan perekonomian. Pendapatan negara telah terealisasi sebesar 46,56 persen dari target yang telah ditetapkan dan tumbuh 13,33 persen (year-on-year).

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai 52,06 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan peran APBN yang tetap optimal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tercatat sebesar 5,89 persen, mencerminkan ketahanan ekonomi daerah yang ditopang oleh aktivitas industri, perdagangan, serta berbagai program pemerintah yang mendorong produktivitas masyarakat. Perbaikan kondisi ekonomi tersebut turut didukung oleh postur APBN yang semakin sehat seiring berkembangnya sektor industri di Jawa Tengah. “Kementerian Keuangan di Jawa Tengah terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan indikator ekonomi yang masih perlu diperkuat," kata Menkeu di Semarang, Jumat (3/7/2026).

Dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah terus mendorong inovasi digitalisasi penerimaan daerah. Salah satunya melalui pelaksanaan joint research bersama local expert untuk mengkaji optimalisasi pendapatan daerah melalui digitalisasi.

Kabupaten Blora menjadi salah satu daerah percontohan melalui implementasi sistem e-Parkir di Pasar Sidomakmur yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan penerimaan daerah.

Menkeu juga mencermati berbagai upaya yang dilakukan jajaran Kementerian Keuangan di daerah dalam mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Untuk program MBG, hingga pertengahan tahun 2026 program ini telah menjangkau sekitar 9,16 juta penerima manfaat melalui 4.635 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan melibatkan 18.854 pemasok lokal, dan menciptakan lebih dari 193 ribu lapangan kerja. Program ini turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu (DJPb) saat ini melakukan monitoring melalui pendampingan yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb dan KPPN Jawa Tengah antara lain pada SPPG Wonosari Gunting Klaten, SPPG Mertoyudan Sukerejo Magelang, SPPG Tengaran Bener Semarang.

Pendampingan ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai ketentuan, akuntabel dan tepat sasaran, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan secara dini untuk segera dicarikan solusi bersama para pemangku kepentingan. “DJPb agar memonitor seluruh program prioritas pemerintah, termasuk melakukan Monitoring MBG secara nasional dan terstruktur”, ujar Menkeu.

Selain itu, Menkeu juga mengunjungi KDMP untuk melihat perkembangan implementasi program yang ditujukan memperkuat ekonomi desa dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Hingga saat ini telah terbentuk 8.523 koperasi desa dan kelurahan di Jawa Tengah dengan total lebih dari 43 ribu volume transaksi. Kehadiran KDMP diharapkan menjadi pengungkit ekonomi lokal sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan ekonomi yang lebih produktif.

Menkeu juga mencermati perkembangan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Jawa Tengah sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Hingga saat ini, program tersebut telah berjalan di 16 kabupaten/kota dengan 16 titik sekolah dan 110 rombongan belajar yang ditujukan untuk melayani 3.080 siswa. Pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai lokasi terus diakselerasi guna mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas.

Menkeu menyampaikan apresiasi atas peran aktif seluruh jajaran Kementerian Keuangan di daerah yang terus menjaga kualitas pelaksanaan APBN sekaligus mengawal berbagai program prioritas pemerintah. Menurutnya, keberhasilan program-program tersebut memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Menkeu menegaskan bahwa APBN harus terus dijaga sebagai instrumen fiskal yang sehat, responsif, dan akuntabel untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. Salah satu fokus utama yang masih perlu mendapat perhatian adalah optimalisasi kinerja belanja APBD agar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat semakin maksimal.

Kementerian Keuangan akan terus berkomitmen menjaga kesehatan fiskal, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, serta mendorong berbagai kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah.