APBN 2026 Perkuat Stabilitas Ekonomi dan Akselerasi Pembangunan Menuju Indonesia Maju

Semarang, InfoPublik – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, serta mempercepat pembangunan nasional menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Dalam kuliah umum bertajuk "APBN untuk Indonesia Maju: Menjaga Stabilitas, Mendorong Pertumbuhan, dan Pembangunan", di kampus Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (3/7/2025), Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pengelolaan APBN berlandaskan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Melalui kebijakan fiskal yang disiplin, pemerintah terus mengoptimalkan potensi strategis Indonesia, mulai dari posisi geografis yang menguntungkan, kekayaan sumber daya alam, hingga bonus demografi sebagai modal utama menuju Indonesia Emas 2045," ujar Menkeu.

Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045 dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai sekitar USD5 triliun dan pendapatan per kapita di atas USD15.000. Target tersebut didukung melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan kewirausahaan berbasis inovasi.

Menteri Keuangan menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia perlu ditopang oleh ekosistem industri yang menjadikan talenta sebagai inti pembangunan. "Oleh karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, dan matematika dipadukan dengan ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," katanya.

Di tengah dinamika ekonomi global, Indonesia tetap menunjukkan fundamental ekonomi yang kuat. Kinerja pertumbuhan ekonomi, inflasi, defisit fiskal, dan rasio utang pemerintah dinilai lebih baik dibandingkan sejumlah negara anggota G20 maupun negara lainnya. Kondisi tersebut mencerminkan efektivitas pengelolaan fiskal yang prudent sekaligus menjaga kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.

Menteri Keuangan juga menekankan pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat transmisi kebijakan melalui peningkatan penyaluran kredit kepada sektor riil, menjaga likuiditas, serta mendorong penurunan suku bunga agar dunia usaha memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau.

Menghadapi ketidakpastian global yang dipengaruhi konflik geopolitik, perang dagang, volatilitas harga komoditas, serta gejolak pasar keuangan, APBN terus berperan sebagai shock absorber. Pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan strategis, antara lain menjaga stabilitas harga energi dan pangan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, menjaga disiplin fiskal, meningkatkan efisiensi belanja negara, mengoptimalkan penerimaan negara, memberikan stimulus ekonomi, memperbaiki kualitas penyerapan anggaran, serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Langkah tersebut bertujuan menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Prioritas Pembangunan Nasional

Dalam APBN Tahun Anggaran 2026, pemerintah menetapkan delapan agenda prioritas pembangunan, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, Program Makan Bergizi Gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan. Berbagai program tersebut didukung melalui alokasi anggaran yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing nasional.

Pada sektor pembangunan manusia, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp769,1 triliun dan anggaran kesehatan sebesar Rp247,3 triliun. Anggaran pendidikan difokuskan pada peningkatan akses, kualitas pendidikan, revitalisasi sekolah, dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis, serta pembiayaan beasiswa melalui LPDP. Sementara itu, anggaran kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, revitalisasi rumah sakit, penurunan angka stunting dan tuberkulosis, penyediaan bantuan iuran jaminan kesehatan, pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis, serta pemberian bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.

Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa reformasi fiskal terus dilanjutkan melalui peningkatan kualitas pendapatan negara serta percepatan belanja pemerintah secara lebih proporsional sepanjang tahun. Hingga Mei 2026, realisasi pendapatan negara dan belanja negara menunjukkan tren yang positif sebagai modal penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memastikan kesinambungan fiskal.

Di bidang pengembangan sumber daya manusia, pemerintah melakukan penajaman kebijakan beasiswa LPDP. Jika sebelumnya bersifat umum, kini beasiswa diarahkan secara lebih fokus pada bidang-bidang prioritas nasional, khususnya STEM dan industri strategis. Prioritas tersebut meliputi pangan, energi, kesehatan, pertahanan, digitalisasi, kecerdasan artifisial, semikonduktor, hilirisasi, maritim, manufaktur dan material maju, serta kewirausahaan. Kebijakan ini diharapkan mampu menghasilkan talenta unggul yang mendukung transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju.

Menutup paparannya, Menteri Keuangan menegaskan bahwa APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan keuangan negara, tetapi juga menjadi motor pembangunan nasional. Dengan menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat transformasi struktural, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah optimistis Indonesia mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju visi Indonesia Emas 2045.