Jakarta, InfoPublik — Transisi energi Indonesia memasuki fase krusial. Di tengah meningkatnya ketidakpastian pasokan energi global, bioetanol mulai dipandang bukan sekadar bahan bakar alternatif, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.
Isu tersebut mengemuka dalam workshop bertajuk “Bioetanol dan Ketahanan Energi Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Kemitraan” yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Institute bersama Global Centre for Green Fuels (GCGF) di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026).
Forum lintas sektor ini hadir pada momentum penting, menyusul meningkatnya kekhawatiran terhadap kerentanan energi nasional akibat gejolak geopolitik global. Krisis di Selat Hormuz pada awal tahun menjadi pengingat bahwa ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor masih menjadi titik lemah Indonesia dalam menjaga stabilitas energi.
Kondisi tersebut memperkuat urgensi percepatan pengembangan biofuel domestik, termasuk bioetanol, sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi nasional.
Pemerintah sendiri telah mengatur roadmap pencampuran bioetanol melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026. Kebijakan itu menetapkan implementasi pencampuran E5 di enam provinsi mulai semester II 2026, yang selanjutnya ditargetkan meningkat menjadi E10 secara nasional pada 2028.
Namun demikian, ambisi regulasi tersebut masih menghadapi tantangan besar, mulai dari kesiapan industri hulu, pasokan bahan baku, infrastruktur distribusi, hingga ekosistem investasi.
Direktur Insights Kadin Indonesia Institute, Fakhrul Fulvian, menegaskan bahwa keamanan energi kini telah berevolusi menjadi isu strategis yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional. “Keamanan energi bukan lagi sekadar persoalan pasokan, tetapi telah menjadi isu ekonomi dan kepentingan strategis nasional. Gangguan rantai pasok energi global menunjukkan betapa rentannya negara terhadap guncangan eksternal,” ujar Fakhrul.
Menurutnya, bioetanol menawarkan manfaat multidimensi. Selain mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil, pengembangan industri bioetanol juga berpotensi meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, memperluas investasi, dan membuka lapangan kerja baru. “Bioetanol lebih dari sekadar alternatif bahan bakar. Ini peluang untuk mendiversifikasi bauran energi, memperkuat sektor pertanian, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan,” kata Fakhrul Fulvian.
Sementara itu, Managing Director GCGF, Clarence Woo, menyoroti pengalaman sejumlah negara Asia yang dinilai berhasil mempercepat adopsi bioetanol melalui kombinasi kebijakan yang konsisten dan insentif investasi.
Ia mencontohkan India yang mampu meningkatkan pencampuran etanol dari di bawah 5 persen menjadi 20 persen hanya dalam waktu delapan tahun melalui mandat kebijakan yang jelas dan dukungan kuat bagi produsen.
Thailand juga dinilai menunjukkan bukti konkret bahwa bioetanol dapat melindungi konsumen dari volatilitas harga energi global. “Ketika harga minyak melonjak, campuran etanol yang lebih tinggi justru membantu melindungi konsumen. E20 di Thailand tahun ini sekitar 14 persen lebih murah per liter dibanding E10. Indonesia memiliki semua alasan untuk melangkah dengan percaya diri,” ujar Clarence.
Pengembangan bioetanol dinilai semakin relevan dengan agenda transisi energi nasional yang menuntut kemandirian energi sekaligus penurunan emisi karbon. Dengan dukungan regulasi yang kuat, kesiapan industri, dan kemitraan lintas sektor, bioetanol berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan ketahanan energi Indonesia yang berkelanjutan.
