Pemerintah Perkuat Ketersediaan CPP 2025, Dukung Realisasi Swasembada Pangan

Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan melalui penguatan ketahanan pangan nasional dan memastikan ketersediaan cadangan pangan pemerintah (CPP).

Hal itu disampaikan seusai menggelar Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional serta pemenuhan CPP Tahun 2025 bersama pejabat terkait di Jakarta pada Senin (23/12/2024).

"Program prioritas utama Presiden adalah swasembada pangan. Oleh karena itu, cadangan pangan menjadi hal yang sangat penting. Saat ini, stok beras kita mencapai dua juta ton, dan kami berencana meningkatkan cadangan menjadi minimal 2,5 juta ton. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik, menyerap hasil panen petani, dan memperkuat stok Bulog," ujar Zulkifli kepada InfoPublik.

Dalam paparannya, Zulhas juga menyoroti pentingnya ketersediaan jagung. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk swasembada jagung karena tanaman ini tidak memerlukan persyaratan yang kompleks dalam produksinya. Ia menekankan pentingnya memastikan harga beli jagung dari petani tetap menguntungkan, sekitar Rp5.000–Rp5.500 per kilogram.

“Kami memutuskan untuk meningkatkan stok jagung Bulog dari 100 ribu ton menjadi satu hingga dua juta ton. Ini akan memastikan produksi petani terserap dengan harga yang baik, sekaligus mendukung peternak dengan harga pakan yang lebih terjangkau melalui subsidi,” jelasnya.

Menko Bidang Pangan itu juga memastikan bahwa kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen tidak akan berlaku untuk beras premium dan medium yang dijual di pasar domestik. PPN tersebut hanya dikenakan pada beras khusus seperti shirataki dan japonica, yang umumnya merupakan produk impor.

Dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025, Zulhas menyatakan bahwa stok pangan aman dan harga tetap stabil. "Stok pangan cukup, harga juga stabil. Memang ada sedikit kenaikan pada harga telur, sekitar Rp28–29 ribu per kilogram, tapi ini masih dalam batas normal untuk musim Nataru," katanya.

Pemerintah akan terus mendorong swasembada pangan dengan memperbaiki infrastruktur irigasi, mempercepat distribusi pupuk langsung ke petani, dan menjaga harga jual hasil panen agar tetap menguntungkan bagi petani.

Zuhas juga menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk tidak melakukan impor bahan pangan seperti beras, jagung, garam, dan gula pada 2025. Namun, ia membuka kemungkinan evaluasi kebijakan tersebut setelah tiga hingga enam bulan untuk memastikan keberhasilan swasembada pangan. 

Komitmen ini menunjukkan tekad pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan mendukung kesejahteraan petani serta masyarakat secara umum. "Semangatnya adalah bekerja dulu. Kita berusaha swasembada. Jika setelah evaluasi ternyata belum mencukupi, kita akan diskusikan kembali," pungkasnya.

Turut hadir dalam Rakortas itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Sekretaris Utama (Sestama) Kemenko Bidang Pangan Kasan, Direktur Utama (Dirut) ID FOO Sis Apik Wijayanto, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Dirut Perum Bulog Wahyu Suparyono bersmaa pejabat dibawah koordinasi Kemenko Bidang Pangan.