: Foto: Dok. Bappenas
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai pemerintah daerah menjadi ujung tombak Sustainable Development Goals/SDG's (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), karena semua kewajiban dan tanggung jawabnya ada di pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard dalam keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu (15/3/2025).
“Kita memang berperan dalam koordinasi dan perencanaan, tetapi pada akhirnya, mereka (Pemda) yang akan melaksanakan. Kita bisa bekerja sama dengan PBB, misalnya untuk membuat dashboard sederhana untuk mengevaluasi, meninjau, atau bahkan memantau implementasi TPB/SDGs oleh daerah. Kemudian kita bisa memberikan penghargaan seperti SDGs Annual Conference setiap tahunnya. Setidaknya ini bisa memberikan semangat bagi mereka dan untuk menunjukkan keberhasilan kepada masyarakat,” imbuh Wamen Febrian.
Sebelumnya, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, bersama Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, membahas potensi dan kerja sama pembangunan Indonesia dan PBB untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Kerja sama Indonesia-PBB sudah terjalin melalui United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF), Indonesia-United Nations Consultative Forum (IUNCF), dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Dalam periode UNSDCF 2021-2025, kita memiliki sekitar 200 proyek dengan total USD290 juta per tahun dalam bentuk hibah, kecuali pinjaman International Fund for Agricultural Development (IFAD),” jelas Wamen Febrian.
Indonesia dan PBB berpotensi berkolaborasi di TPB/SDGs, finalisasi UNSDCF 2026-2030, memperkuat pendekatan Food-Energy-Water (FEW) Nexus, mencapai target The National Blue Agenda Action Partnerships (NBAAP), transformasi sistem pangan melalui blue food, kemitraan di sektor energi, ekonomi hijau, hingga mendukung program Makan Bergizi Gratis.
Program pembangunan akan berfokus pada tiga prioritas utama, yaitu pengembangan modal manusia, pembangunan rendah karbon, transformasi ekonomi dan digital.
“Itulah yang harus kita bangun dalam program bersama ini. Kemampuan untuk beradaptasi dan tetap selaras dengan prioritas serta target pembangunan pemerintah. Kita semua bekerja sama menuju tujuan tersebut dan kami juga memiliki program yang berfokus pada TPB/SDGs,” jelas Gita.
Indonesia dan PBB bertekad meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dalam agenda Environmental, Social, and Governance (ESG) dan TPB/SDGs sebagai upaya mengembangkan skema pendanaan inovatif, termasuk keterlibatan swasta. Sumber pendanaan berasal berasal dari hibah, pinjaman, dan kemitraan dengan pihak swasta, termasuk SDGs bonds.