Kemnaker Tekankan Integritas dalam Pengawasan Ketenagakerjaan

Jakarta, InfoPublik - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam pengawasan ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan saat menghadiri acara Penandatanganan Pakta Integritas Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta, Senin (16/12/2024)

Dalam kesempatan tersebut, Menaker menjelaskan bahwa pengawas ketenagakerjaan harus menjunjung tinggi etika, transparansi, dan tanggung jawab sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung reformasi di sektor ketenagakerjaan.  Ia menegaskan bahwa pengawasan ketenagakerjaan tidak boleh sekadar menjadi formalitas belaka.

Dibutuhkan pendekatan yang lebih konstruktif dan edukatif agar pengawas ketenagakerjaan dapat memastikan kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan dengan tetap mengedepankan etos kerja yang tinggi. “Kami akan terus mendorong pengawasan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga berperan sebagai mitra pembinaan bagi dunia usaha,” ujar Menaker Yassierli dalam keterangan yang diterima InfoPublik pada Selasa (17/12/2024).

Lebih lanjut, Yassierli juga menekankan bahwa penandatanganan Pakta Integritas ini bukan hanya sekadar simbolis, melainkan komitmen nyata dalam menolak segala bentuk penyelewengan di lapangan. Dengan ini, setiap pengawas ketenagakerjaan diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Sebagai bagian dari Asta-Cita pemerintahan Presiden Prabowo, Kemnaker terus berupaya memperkuat sektor ketenagakerjaan melalui berbagai program strategis. Hal ini mencakup mendorong hilirisasi industri, memfasilitasi kewirausahaan, serta meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia melalui program reskilling dan upskilling.

“Dengan Pakta Integritas ini, kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selalu berpihak pada kepentingan tenaga kerja, sambil tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,” tambah Menaker Yassierli.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Binwasnaker dan K3, Fahrurozi, menyatakan bahwa penandatanganan Pakta Integritas bertujuan untuk memperkuat komitmen dari seluruh pengawas ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas mereka dengan jujur dan transparan. “Melalui penandatanganan Pakta Integritas ini, diharapkan semua pengawas ketenagakerjaan mampu mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,” ujar Fahrurozi.

Dengan langkah ini, Kemnaker berharap pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Pakta Integritas ini menjadi pijakan penting untuk memastikan pengawas ketenagakerjaan menjalankan amanah dengan penuh integritas, guna mewujudkan lingkungan kerja yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia.