Bahas Perubahan RKA K/L 2025, Kementerian PU Fokus pada Infrastruktur Strategis

Jakarta, InfoPublik – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU) Dody Hanggodo bersama Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) terkait Penetapan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2025, Selasa (3/12/2024).

Rapat ini turut membahas Persetujuan RKA K/L Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), serta Kementerian Transmigrasi.

Menteri Dody mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk Kementerian PU pada 2025 mencapai Rp116,23 triliun, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-867/MK.02/2024. “Dari jumlah tersebut, Rp110,95 triliun dialokasikan untuk Kementerian PU, sementara Rp5,27 triliun untuk Kementerian PKP,” jelas Dody dalam keterangan yang diterima InfoPublik.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendanai berbagai proyek strategis di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Prasarana Strategis. “Di bidang Sumber Daya Air, kami alokasikan Rp38,42 triliun. Bidang Bina Marga mendapat Rp37,31 triliun, Cipta Karya Rp11,52 triliun, Prasarana Strategis Rp21,85 triliun, dan dukungan manajemen Rp1,85 triliun,” rincinya.

Proyek prioritas Kementerian PU mencakup pembangunan dan rehabilitasi bendungan, jaringan irigasi, jalan dan jembatan, jalan tol, serta sistem penyediaan air minum (SPAM) dan pengelolaan air limbah domestik (SPAL). Selain itu, pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, madrasah, pasar, dan prasarana olahraga juga menjadi fokus.

Menteri PU itu menegaskan pentingnya kelanjutan Program Padat Karya dan Instruksi Presiden (Inpres) terkait Jalan Daerah, Irigasi, serta Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah. “Kami berharap program padat karya ini segera disetujui setelah proses verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) selesai. Untuk Inpres Jalan Daerah, Irigasi, dan Air Minum, kami juga optimis bisa mendapatkan kepastian dalam waktu dekat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan bahwa meskipun tidak ada penambahan alokasi anggaran baru, pelaksanaan program harus tetap optimal. “Kami mendukung penuh upaya pemerintah, namun hasilnya harus dirasakan oleh masyarakat. Program Padat Karya dan Inpres Jalan Daerah harus memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat,” tegas Lasarus.

Sebagai penutup, Menteri PU Dody mengungkapkan harapannya agar semua program yang telah direncanakan bisa segera dijalankan setelah mendapat persetujuan BPKP. Turut hadir dalam rapat ini sejumlah pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian PU.