- Oleh Farizzy Adhy Rachman
- Kamis, 14 November 2024 | 11:53 WIB
: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah/Foto : Humas Kementerian PKP/Ristyan Mega Putra
Oleh Farizzy Adhy Rachman, Kamis, 14 November 2024 | 20:46 WIB - Redaktur: Untung S - 203
Jakarta, InfoPublik – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat penyediaan subsidi perumahan melalui Program 3 Juta Rumah. Program itu bertujuan untuk memastikan masyarakat, khususnya yang bekerja di sektor informal, dapat mengakses hunian yang layak dan terjangkau.
“Kami terus membahas secara mendalam bagaimana skema dan strategi pembiayaan perumahan dapat mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rakyat. Kami berkomitmen untuk menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia,” ujar Fahri Hamzah dalam keterangan yang diterima InfoPublik pada Kamis (14/11/2024).
Fahri menyampaikan bahwa rencana ini merupakan bagian dari instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk membentuk Kementerian PKP dan mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan nasional dengan target pembangunan 3 juta rumah per tahun.
Dari total target tersebut, 2 juta rumah akan dibangun di pedesaan, sementara 1 juta unit akan dibangun di kawasan perkotaan. Program ini diharapkan dapat membantu jutaan masyarakat Indonesia, terutama kelompok berpenghasilan rendah, untuk memiliki rumah yang layak dan terjangkau.
Namun, Fahri mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam merealisasikan program ini adalah merumuskan skema pembiayaan yang tepat untuk masyarakat sektor informal yang tidak memiliki slip gaji. "Selama ini, banyak dana pembiayaan perumahan yang sudah disalurkan ke masyarakat, mulai dari KPR FLPP, skema bantuan uang muka, hingga subsidi selisih bunga. Jika dana-dana tersebut dikelola dengan baik, masyarakat juga yang diuntungkan," jelasnya.
Kementerian PKP saat ini sedang berupaya untuk menyempurnakan pola pembiayaan agar tidak seluruhnya menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini diharapkan dapat memperluas cakupan penerima manfaat tanpa membebani keuangan negara.
“Kami ingin melibatkan sumber pendanaan lainnya agar lebih banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah bersubsidi dengan kualitas yang baik,” ungkap Fahri.
Dalam kesempatan tersebut, Fahri juga menekankan pentingnya semangat gotong royong dalam pendanaan perumahan, yang melibatkan berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun sektor swasta.
Ia menambahkan bahwa Kementerian PKP akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memperbaiki sistem yang ada serta merancang pola pembiayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Upaya itu mencerminkan visi pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal, sebagai langkah untuk menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan hidup yang lebih merata.