- Oleh Farizzy Adhy Rachman
- Selasa, 24 Desember 2024 | 21:48 WIB
: Menteri PKP Maruarar Sirait saat menghadiri Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan FLPP dan Tapera Tahun 2024 antara BP Tapera dengan Bank Penyalur di Jakarta, Senin (23/12/2024)/Foto : Humas Kementerian PKP/Ristyan Mega Putra
Oleh Farizzy Adhy Rachman, Selasa, 24 Desember 2024 | 10:21 WIB - Redaktur: Untung S - 111
Jakarta, InfoPublik - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan pentingnya melanjutkan program Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang telah membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki hunian layak dan terjangkau. Ia berkomitmen untuk meningkatkan target program ini sekaligus mendukung pencapaian Program Tiga Juta Rumah pada 2025.
“Kita semua kan sudah melihat dengan jelas bahwa program KPR FLPP ini bagus untuk sektor perumahan di Indonesia. Kementerian PKP juga butuh dukungan dari berbagai ekosistem perumahan, baik pengembang maupun perbankan, untuk mendorong Program Tiga Juta Rumah tahun depan,” ujar Maruarar saat menghadiri Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan FLPP dan Tapera Tahun 2024 antara BP Tapera dengan Bank Penyalur di Jakarta, Senin (23/12/2024).
Dalam keterangan yang diterima InfoPublik pada Selasa (24/12/2024), Menteri PKP mengusulkan adanya perubahan proporsi pendanaan antara pemerintah dan perbankan dalam skema KPR FLPP. Jika sebelumnya proporsi pembiayaan adalah 75:25, ke depan diupayakan menjadi 50:50. “Program KPR FLPP yang sudah bagus tentu perlu ditingkatkan. Dengan proporsi 50:50, targetnya bisa naik dari 220.000 menjadi 330.000 unit rumah subsidi,” jelasnya.
Selain itu, Maruarar juga menyoroti Non-Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah terkait KPR FLPP yang berada di bawah 1 persen. “Dari data perbankan, kredit macetnya di bawah 1 persen, bahkan ada yang 0 persen. Konsumen, pengembang, dan perbankan semuanya puas dengan program ini. Karena itu, usulan proporsi 50:50 diharapkan bisa memperluas jangkauan program ini,” tandasnya.
Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, turut mendukung langkah Kementerian PKP. Menurutnya, BP Tapera siap bekerja sama dengan perbankan dan pengembang untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah. “Kami siap menyalurkan KPR FLPP untuk masyarakat dengan dukungan perbankan dan ekosistem perumahan lainnya. Namun, kami juga berharap pengembang meningkatkan kualitas bangunan,” ujar Heru.
Berdasarkan data BP Tapera, selama 15 tahun penyaluran KPR FLPP sejak 2010 hingga 20 Desember 2024 telah mencapai 1.598.879 unit rumah dengan nilai KPR Rp151,22 triliun. Sementara itu, penyaluran KPR FLPP sejak Kabinet Merah Putih dilantik pada 20 Oktober 2024 hingga 20 Desember 2024 mencapai 35.399 unit senilai Rp4,45 triliun. Rinciannya adalah 34.420 unit melalui KPR FLPP senilai Rp4,27 triliun dan 979 unit melalui KPR Tapera senilai Rp0,18 triliun.
Heru menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan monitoring untuk memastikan target penyaluran KPR FLPP tepat sasaran. Dengan sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang, program KPR FLPP diharapkan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mendorong tercapainya target Program 3 Juta Rumah. “Kami juga siap melakukan pengawasan langsung ke lapangan guna memastikan program ini berjalan sesuai harapan masyarakat,” pungkasnya.