Kemenperin Luncurkan Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton Menuju Swasembada 203

Jakarta, InfoPublik — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merilis Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton untuk mendorong swasembada dan pengembangan infrastruktur nasional.

Peluncuran itu, yang diselenggarakan dalam rangka menyambut 100 tahun Aspal Buton, menandai komitmen pemerintah menjadikan Aspal Buton sebagai tulang punggung kebutuhan aspal nasional dan mengurangi ketergantungan impor.

Dengan cadangan aspal alam yang besar, Indonesia siap memperkuat sektor infrastruktur dan menciptakan nilai tambah dari sumber daya alamnya sendiri.

Peluncuran Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (7/11/2024) diharapkan memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor pembangunan di Indonesia.

“Aspal Buton adalah aset nasional yang berpotensi besar menjadi tulang punggung infrastruktur kita. Dengan pemanfaatan ini, kita dapat meningkatkan kemandirian nasional dalam sektor aspal, mengurangi impor, dan membuka lapangan kerja baru,” ujar Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT), Reni Yanita, dalam siaran pers Kemenperin pada Jumat (8/11/2024).

Aspal Buton adalah satu-satunya aspal alam di Indonesia dengan cadangan melimpah. Sejak arahan Presiden Joko Widodo pada 2022 untuk mempercepat hilirisasi, Kemenperin bersama berbagai kementerian dan lembaga telah mempercepat pengembangan Aspal Buton. Potensi ini sangat strategis, terutama karena pemerintah menargetkan sebagian besar kebutuhan aspal nasional dapat dipenuhi secara domestik, sejalan dengan visi swasembada 2030.

"Kami fokus membangun industri Aspal Buton yang mampu memberikan dampak besar pada perekonomian dan pemerataan pembangunan, terutama di daerah seperti Buton," jelas Reni.

Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton memiliki visi besar, yaitu menjadikan Aspal Buton sebagai tuan rumah pasokan aspal nasional pada 2030. Untuk mencapai visi ini, terdapat tiga misi utama: meningkatkan utilisasi industri Aspal Buton berkualitas, mendorong pertumbuhan industri aspal murni, dan menciptakan ekosistem industri berbasis hijau. Target pemerintah meliputi peningkatan penggunaan Aspal Buton hingga 90 persen dari kebutuhan nasional, pengembangan dua industri pengolahan aspal murni, dan sertifikasi 10 pabrik dengan standar industri hijau pada 2030.

Saat ini, ada 37 pabrik pengolahan Aspal Buton di seluruh Indonesia yang memproduksi berbagai jenis produk, seperti B5/20, B50/30, CPHMA, pracampur, dan aspal murni, serta menyerap lebih dari 800 tenaga kerja. Meski begitu, pada periode 2019-2023, rata-rata penggunaan Aspal Buton dalam proyek nasional hanya sekitar 5 persen, sementara kebutuhan lainnya masih dipenuhi melalui impor. Dengan optimalisasi pabrik-pabrik ini, substitusi impor diharapkan meningkat drastis, membantu mengurangi defisit perdagangan.

Untuk mengatasi rendahnya utilisasi Aspal Buton, Kemenperin telah mengambil berbagai langkah strategis sepanjang 2024. Langkah-langkah ini meliputi business matching produk dalam negeri, koordinasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR, sosialisasi regulasi tata kelola, serta partisipasi dalam Konferensi 12th Malaysian Road Conference & Exhibition 2024.

“Kami juga sedang menyusun kajian teknologi dan keekonomian serta merencanakan revisi standar kualitas nasional (SNI) untuk memastikan mutu produk aspal,” imbuh Reni.

Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi, seperti Peraturan Menteri PUPR No. 18 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2023, yang mendukung penggunaan Aspal Buton dalam proyek jalan nasional. Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton bertujuan memperkuat koordinasi lintas kementerian, memastikan kualitas konsisten, dan menghadapi tantangan pasar agar Aspal Buton menjadi pilihan utama untuk pembangunan infrastruktur.

"Implementasi Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton ini adalah langkah besar untuk mencapai swasembada aspal yang berkelanjutan. Kami optimis bahwa dengan kerja sama berbagai pihak, Aspal Buton akan menjadi kekuatan utama dalam pembangunan infrastruktur nasional, menjadikan Indonesia lebih mandiri dan berdaya saing," tutup Reni.