- Oleh Wandi
- Rabu, 6 November 2024 | 21:49 WIB
: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid minta dukungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) dalam urusan tata ruang, yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Ia ingin mendorong agar proses Persetujuan KKPR menjadi lebih cepat ke depannya./Foto Istimewa/Humas Kementerian ATR/BPN
Jakarta, InfoPublik – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), untuk mempercepat proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Nusron berharap kolaborasi itu dapat mendorong persetujuan KKPR yang lebih efisien.
“Proses PKKPR saat ini masih terkesan lambat, terutama karena ketidaktersediaan peta yang memadai. Bagaimana kita dapat memberikan layanan investasi yang cepat dan akurat? Koordinasi dari Kemenko sangat diperlukan agar kewenangan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan bisa diperluas, terutama terkait review PKKPR,” jelas Nusron dalam siaran pers yang diterima InfoPublik, Rabu (6/11/2024).
Menurut Nusron, percepatan PKKPR juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Untuk itu, dia menekankan pentingnya penguatan kelembagaan internal dengan melakukan perubahan Struktur Organisasi Teknis dan Tata Kerja (SOTK) di Kementerian ATR/BPN. “Minimal, di setiap Kantor Pertanahan harus ada tiga orang yang benar-benar paham tata ruang. Dengan begitu, pelayanan tidak tersentralisasi di pusat saja,” ujar Nusron.
Dalam upaya penguatan ini, Kementerian ATR/BPN terus meningkatkan peran jajaran di daerah. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah merevisi Peraturan Presiden tentang SOTK Kementerian ATR/BPN. Rancangan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB).
Menko AHY pun menyadari pentingnya unsur tata ruang dalam pembangunan nasional. Dia menegaskan bahwa koordinasi dan kolaborasi dalam penataan ruang menjadi kunci utama suksesnya pembangunan infrastruktur. “Pengelolaan tata ruang harus sinkron, mencakup darat, laut, udara, hingga bawah tanah. Semua aspek ini harus terintegrasi dengan baik,” ujar Menko AHY.
“Kita memerlukan terobosan baru yang berlandaskan semangat keberlanjutan. Dengan integrasi yang kuat, pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih optimal,” tambahnya.
Rapat Koordinasi itu juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN beserta jajarannya.
