Kemen ATR/BPN Siap Dukung Program Tiga Juta Rumah dari Kementerian PKP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan kesiapannya untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah yang diinisiasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan langsung komitmen ini kepada Menteri PKP, Maruarar Sirait, dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian ATR/BPN.

Menteri Nusron menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki tanah telantar yang berasal dari tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1,3 juta hektare. “Tanah yang bisa segera ditindaklanjuti antara lain ada di Mojokerto seluas 151 hektare dan di Tangerang seluas 6 hektare. Namun, kami masih perlu memeriksa secara detail untuk memastikan kesesuaian. Jadi, jumlah yang pasti akan diumumkan setelah tim kami selesai bekerja,” ungkap Nusron dalam siaran pers yang diterima InfoPublik, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan rencana kerja sama dengan Kementerian PKP untuk menertibkan tata ruang di perumahan dan kawasan permukiman. Hal ini merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengharuskan penyediaan 40 persen fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), seperti masjid, taman bermain, dan tempat olahraga.

“Kami akan mengusulkan pembentukan Satgas bersama untuk menertibkan tata ruang, khususnya di kawasan permukiman dan perumahan. Mengenai sistem kerja Satgas ini, kami akan melapor kepada Bapak Presiden terlebih dahulu. Kami tidak ingin mendahului arahan beliau, namun pemikiran dasarnya seperti itu,” jelas Nusron.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyampaikan apresiasinya atas dukungan dari Menteri Nusron dalam upaya pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat kecil. “Saya sangat berterima kasih kepada Pak Nusron. Dukungan ini sangat membantu. Belum lama datang, Pak Nusron langsung menyiapkan tanah idle yang tidak bermasalah. Tentu tanah ini akan diutamakan untuk rakyat kecil, tinggal nanti kita atur skemanya,” kata Maruarar.

Lebih lanjut, Maruarar menambahkan, “Pak Nusron juga menyampaikan bahwa sertifikat tanah ini nantinya bisa digunakan sebagai jaminan di bank. Kita akan memastikan kawasan permukiman tertata dengan baik, tidak eksklusif, dan benar-benar bermanfaat bagi rakyat Indonesia.”

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah; serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP beserta jajaran.