Menko Perekonomian dan Tujuh Kementerian Susun Strategi Peningkatan Ekonomi Nasional di 2024

Jakarta, InfoPublik – Sebagai langkah dalam meningkatkan koordinasi kebijakan ekonomi dan menyelaraskan program kerja prioritas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama tujuh kementerian di lingkup Kemenko Perekonomian.

Rapat itu berlangsung di Jakarta pada Minggu (3/11/2024) untuk memastikan kesiapan berbagai sektor dalam mencapai target ekonomi 2024.

“Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil retreat di Magelang dan mengonsolidasikan program-program jangka pendek yang menjadi target Presiden. Beliau menginginkan agar quick wins untuk kuartal pertama tahun depan bisa tercapai,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa beberapa regulasi prioritas perlu segera diselesaikan untuk mendukung program ekonomi, antara lain tindak lanjut atas Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja dan revisi Peraturan Pemerintah terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Pemerintah berencana untuk mengajukan sejumlah insentif prioritas, seperti Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB), PPN DTP untuk properti, serta program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR Alsintan, dan Kredit Revitalisasi Industri Padat Karya.

Rapat ini juga membahas sejumlah langkah konkret untuk berbagai sektor, termasuk penyesuaian harga tiket pesawat domestik agar lebih kompetitif. Seluruh menteri yang hadir memaparkan quick wins serta program jangka menengah dan panjang untuk memaksimalkan potensi ekonomi di masing-masing sektor.

Menko Airlangga menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Indonesia. Beberapa forum ekonomi internasional yang akan diperkuat oleh pemerintah antara lain Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), G20, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), dan BRICS.

Hasil Rakortas ini akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan arahan lebih lanjut terkait dengan penyempurnaan dan pelaksanaan program prioritas.

Dalam Rakortas kali ini, hadir sejumlah menteri dan pejabat eselon I dan II dari berbagai kementerian, di antaranya Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, serta Menteri Pariwisata Widyanti Putri.

Dengan perumusan kebijakan yang matang dan sinkronisasi program prioritas, diharapkan perekonomian nasional dapat tumbuh lebih signifikan, mendukung kesejahteraan masyarakat dan daya saing Indonesia di kancah global.