BRIN dan LKPP Bersinergi Optimalkan Pasar Produk Riset untuk Pengadaan Pemerintah

Jakarta, InfoPublik – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjalin sinergi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mendorong optimalisasi pasar produk riset dan inovasi dalam pengadaan pemerintah.

Kolaborasi itu bertujuan untuk mengembangkan katalog elektronik sektoral inovasi sebagai bagian dari sistem katalog elektronik dan pembelian secara elektronik (e-purchasing) yang dikelola oleh LKPP.

Sebagai langkah awal, BRIN dan LKPP menggelar Forum Diskusi Nasional bertajuk “Optimasi Pasar Produk Riset dan Inovasi pada Pengadaan Pemerintah” di Auditorium BRIN pada Jumat (1/11/2024). Acara itu dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, akademisi, hingga pelaku industri, yang bersama-sama mendorong pemanfaatan produk riset dan inovasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, R. Hendrian, menyatakan bahwa sinergi yang dibangun dalam forum ini bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan produk buatan Indonesia dalam pasar pengadaan pemerintah. “Diskusi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya produk inovasi lokal, mendukung gerakan bangga buatan Indonesia, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang memungkinkan substitusi impor melalui optimalisasi produk inovasi dalam pengadaan pemerintah,” ungkap Deputi Hendrian dalam sambutannya.

Hendrian menegaskan bahwa penggunaan produk lokal dalam pengadaan pemerintah dapat berperan sebagai substitusi impor, sekaligus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi.

“Percepatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk produk UMKM dan koperasi, merupakan bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. BRIN berkomitmen untuk meningkatkan pemanfaatan hasil riset dalam mengembangkan produk lokal sebagai substitusi impor,” tambahnya.

Hendrian juga mengajak berbagai pihak lintas sektor untuk mendukung kebijakan yang berpihak pada riset dan inovasi dalam pengadaan pemerintah. Melalui forum diskusi ini, BRIN berharap dapat menggugah pemerintah pusat untuk mengembangkan sumber daya industri berbasis riset dan inovasi, khususnya untuk mendukung pengendalian perdagangan luar negeri.

“Kami mengharapkan dukungan kementerian dan lembaga lintas sektor untuk harmonisasi kebijakan yang mendukung pembelian produk riset dan inovasi dalam pengadaan pemerintah. Melalui forum ini, diharapkan kebijakan pemerintah pusat dapat mengembangkan industri berbasis teknologi hasil riset,” jelas Hendrian.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Patria Susantosa, mengungkapkan bahwa realisasi pengadaan nasional melalui katalog elektronik versi 5 telah mencapai 10.396.689 produk dengan nilai transaksi sebesar Rp223,18 triliun per 28 Oktober 2024.

“Per Oktober, lebih dari 10 juta produk telah tayang di e-katalog dengan nilai transaksi terbaru sebesar Rp223,18 triliun, meningkat dua kali lipat dari periode sebelumnya,” ungkap Patria.