Ditjen Hubdat Evaluasi Layanan Penyeberangan Perintis 2024 dan Tetapkan Rencana untuk 2025

Jakarta, InfoPublik – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyelenggarakan Rapat Konsolidasi untuk mengevaluasi layanan lintasan penyeberangan perintis 2024 serta menetapkan layanan penyeberangan perintis untuk 2025. Langkah ini diambil guna meningkatkan konektivitas dan distribusi logistik nasional, yang menjadi elemen penting dalam perekonomian negara.

"Langkah ini juga dilakukan untuk mendukung program Asta Cita, yang merupakan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Beberapa poin penting dalam Asta Cita termasuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Program ini harus segera dimulai sebagai motivasi dalam menjalankan tugas, khususnya di sektor transportasi perintis," ungkap Dirjen Perhubungan Darat, Irjen Pol Risyapudin Nursin, Rabu (23/10/2024).

Risyapudin menambahkan bahwa Kementerian Perhubungan akan terus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan layanan transportasi yang mendukung peningkatan perekonomian, menekan angka inflasi, dan memberantas kemiskinan. Program peningkatan layanan angkutan perintis ini termasuk dalam program 100 hari (Quick Win) sektor transportasi darat.

Ia juga menyoroti bahwa tren pertumbuhan angkutan penyeberangan perintis setiap tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dalam hal sarana, prasarana, maupun frekuensi layanan, khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan (3TP).

"Melalui peningkatan ini, kami yakin transportasi sungai, danau, dan penyeberangan akan semakin mampu meningkatkan konektivitas dan distribusi logistik nasional menuju Indonesia Maju," kata Risyapudin.

Dalam rapat tersebut, ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara Ditjen Hubdat dan para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di daerah, bersama dengan perusahaan BUMD, swasta, serta pemerintah daerah. Kerja sama ini penting untuk memastikan penyelenggaraan layanan angkutan perintis yang memuaskan masyarakat.

"Saya berharap evaluasi ini dapat dilakukan minimal setiap semester untuk memastikan penyelenggaraan layanan berjalan baik. Jika ada regulasi yang perlu diperbaiki, kita dapat membahasnya bersama demi memberikan perbaikan dan semangat dalam menjalankan layanan ini," tutur Risyapudin.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Lilik Handoyo, memaparkan bahwa pada 2023 terdapat empat lintasan yang ditingkatkan statusnya menjadi lintasan komersial. Ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah hadir dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan tujuan pemerataan pembangunan.

"Saat ini terdapat 10 lintasan di empat provinsi yang berpotensi menjadi lintasan komersial. Oleh karena itu, perlu dilakukan perhitungan, evaluasi, dan simulasi lebih lanjut agar tepat sasaran dalam menentukan pencabutan subsidi pada lintasan perintis. Selain itu, terdapat 10 usulan lintasan baru di lima provinsi yang direncanakan akan diakomodir pada anggaran 2025," jelas Lilik.

Ke depan, Ditjen Hubdat berharap dapat mempercepat proses pengadaan jasa dan pelayanan angkutan penyeberangan perintis melalui skema e-katalog, serta menyusun formula baru untuk kontrak harga satuan penyedia jasa kapal. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian dan perhitungan nilai subsidi yang tepat.