Menteri Perumaha dan Kawasan Permukiman Mauarar Sirait/Foto : Antarafoto
Jakarta, InfoPublik – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah bagi rakyat Indonesia. Dalam program ini, Maruarar akan mengedepankan semangat gotong royong, menyusun landasan hukum yang kuat, serta memanfaatkan lahan yang ada untuk mendukung pembangunan rumah bagi masyarakat.
“Kami akan membangun sistem yang utuh, dan prioritas pertama adalah memperkuat landasan hukumnya,” ujar Maruarar usai dilantik sebagai Menteri PKP di Jakarta pada Senin (21/10/2024).
Menurut keterangan yang diterima InfoPublik, Maruarar menjelaskan bahwa peraturan yang akan disusun diharapkan mampu mengintegrasikan semua pemangku kepentingan di bidang perumahan untuk mencapai target program tersebut. Selain itu, ia akan berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memanfaatkan lahan yang tersedia untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.
“Kami siap bekerja keras dan fokus untuk menyiapkan semua aspek hukum. Kami hanya butuh sedikit waktu untuk mempersiapkan konsep peraturan hukum yang dapat segera diterapkan di lapangan agar program perumahan bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Maruarar juga menyoroti pentingnya pengadaan lahan dalam pelaksanaan program perumahan. Ia berencana memanfaatkan lahan-lahan yang sudah ada, termasuk lahan sitaan dan lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah bagi rakyat. “Kami sudah berkoordinasi dengan Jaksa Agung terkait pemanfaatan lahan sitaan. Selain itu, dari Kementerian BUMN, seperti lahan Kereta Api Indonesia (KAI), banyak yang bisa digunakan untuk pembangunan rumah,” jelasnya.
Salah satu fokus Maruarar dalam program perumahan ini adalah penyediaan rumah layak huni bagi prajurit TNI, serta pembangunan rumah di desa dan kota. Ia menambahkan, konsep penting dalam pembangunan rumah rakyat adalah gotong royong yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
Kementerian PKP juga akan mendorong swasta dan para pengembang untuk berpartisipasi dalam program ini. Ia menuturkan bahwa semangat gotong royong perlu dihidupkan kembali, dengan swasta membantu pembangunan, terutama di lahan-lahan milik negara atau TNI. “Kita harus bergotong royong karena banyak masyarakat Indonesia yang masih belum memiliki rumah. Oleh karena itu, perlu upaya masif dan gotong royong dalam memanfaatkan aset yang ada untuk pembangunan rumah,” tambah Menteri PKP.
Maruarar juga menekankan pentingnya pembangunan rumah bertingkat (high-rise) di perkotaan agar masyarakat tidak perlu tinggal jauh dari tempat kerja mereka. Dalam hal teknis pembangunan, Maruarar berencana mendengar masukan dari berbagai pihak, termasuk akademisi, pengamat perumahan, pelaku industri, dan calon konsumen. Ia juga akan mempelajari program perumahan yang telah berjalan sebelumnya untuk memastikan kelanjutan dan efektivitasnya.
“Kami akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak agar program ini berjalan sistematis dan komprehensif. Dengan berbagai program perumahan ini, Presiden Prabowo mengedepankan langkah strategis yang bermakna bagi rakyat Indonesia,” jelasnya.
Untuk mendorong efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Maruarar juga membuka peluang bagi sektor swasta untuk berpartisipasi melalui Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang perumahan. “Kami akan membuka ruang bagi swasta untuk berpartisipasi, dengan landasan hukum yang jelas agar semua pihak merasa nyaman. Dengan begitu, kita bisa meningkatkan efisiensi APBN dan memastikan dana yang ada digunakan sebaik mungkin untuk membangun lebih banyak rumah bagi rakyat Indonesia,” tutup Maruarar.
