Kemenhub Teken Perjanjian Strategis untuk Tingkatkan Layanan Kepelabuhanan di Indonesia

Jakarta, InfoPublik – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah melaksanakan penandatanganan tiga perjanjian strategis yang diharapkan dapat mengoptimalkan kualitas layanan kepelabuhanan di Indonesia. Perjanjian ini mencakup Adendum Kelima Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Patimban di Jawa Barat, serta dua Perjanjian Konsesi di Pelabuhan Kolonedale dan Pelabuhan Teluk Palu.

Dirjen Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi, menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak yang terlibat. Menurutnya, penandatanganan ini merupakan tonggak penting dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan dan peningkatan layanan kepelabuhanan di Indonesia. "Ini adalah bukti nyata dari komitmen kita untuk terus memperkuat jaringan logistik dan konektivitas maritim di Indonesia," ujar Capt. Antoni, seperti yang dikutip InfoPublik pada Sabtu (19/10/2024).

Pelabuhan Patimban, yang terletak di Jawa Barat, memiliki peran strategis dalam mendukung distribusi logistik nasional, terutama untuk ekspor otomotif dan produk industri lainnya. Perjanjian KPBU dengan PT Pelabuhan Patimban Internasional pertama kali ditandatangani pada 2021 dan telah mengalami empat kali perubahan (Adendum).

"Kami memahami adanya tantangan finansial akibat fluktuasi ekonomi global. Oleh karena itu, Adendum Kelima ini penting untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai rencana, terutama terkait pembiayaan dan operasional," jelas Capt. Antoni.

Adendum ini bertujuan untuk menjamin kelancaran pembiayaan proyek, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan operasional pelabuhan.

Konsesi Terminal di Pelabuhan Kolonedale dan Teluk Palu

Selain itu, dalam acara yang sama, ditandatangani juga Perjanjian Konsesi Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan antara Kemenhub dan dua BUP swasta, yaitu PT Satya Amerta Havenport di Pelabuhan Kolonedale dengan nilai investasi Rp4,87 triliun untuk masa konsesi 35 tahun, serta PT Samas Port di Pelabuhan Teluk Palu dengan investasi Rp439,36 miliar untuk masa konsesi 30 tahun.

"Kedua terminal ini, yang berlokasi di Sulawesi Tengah, akan memainkan peran penting dalam mendukung konektivitas dan aktivitas ekonomi regional," kata Capt. Antoni.

Investasi ini akan memberikan dampak signifikan pada perekonomian lokal dan nasional. Nilai investasi serta kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kedua perjanjian ini sangat besar. PT Satya Amerta Havenport diproyeksikan memberikan kontribusi rata-rata Rp64,88 miliar per tahun, sementara PT Samas Port akan menyumbang sekitar Rp6,32 miliar per tahun dalam bentuk PNBP.

"Nilai investasi dan PNBP ini sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya di Sulawesi Tengah. Penandatanganan konsesi ini adalah langkah nyata untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan jasa kepelabuhanan dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan pelabuhan," tambahnya.

Komitmen Kolaborasi dan Keberlanjutan

Capt. Antoni juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengelolaan pelabuhan yang berkelanjutan. "Kolaborasi sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya, inovasi teknologi, dan keberlanjutan lingkungan. Kami berharap semua pihak terus menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik untuk masa depan transportasi maritim Indonesia," ujarnya.

Dengan ditandatanganinya perjanjian itu, diharapkan layanan kepelabuhanan di Patimban, Kolonedale, dan Teluk Palu akan semakin optimal. Hal ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia serta memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan maritim di Asia Tenggara.