Kemenhub Luncurkan INAOPS untuk Standardisasi Pelayanan Badan Usaha Pelabuhan

Jakarta, InfoPublik – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meluncurkan dan menyosialisasikan Modul Inaportnet As Operator (INAOPS) untuk menstandardisasi pelayanan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Indonesia. Peluncuran itu bertujuan untuk menciptakan sistem dan pelayanan yang seragam serta terintegrasi.

Acara peluncuran yang diadakan secara hybrid ini diikuti lebih dari 700 peserta baik secara luring maupun daring, termasuk perwakilan kementerian/lembaga terkait, Badan Usaha Pelabuhan, unit pelaksana tugas perhubungan laut, serta perwakilan Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dari seluruh Indonesia.

Dirjen Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi, menjelaskan bahwa INAOPS diluncurkan sebagai respon atas Stranas Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang menemukan bahwa banyak BUP belum memiliki sistem yang terintegrasi dengan Inaportnet, menyebabkan perbedaan kualitas layanan. "Kami ingin menstandarisasi layanan ini melalui modul INAOPS," ujarnya sebagaimana dikutip InfoPublik pada Jumat (18/10/2024).

Antoni juga menambahkan, INAOPS adalah wujud nyata dari Instruksi Presiden No. 5 tahun 2020 tentang penataan ekosistem logistik nasional, yang mengutamakan digitalisasi layanan pelabuhan untuk meningkatkan efisiensi dan pengawasan.

"Inaportnet sebelumnya difokuskan pada pelaporan kapal, namun INAOPS dirancang khusus untuk mempermudah BUP yang belum memiliki sistem terintegrasi, sehingga menghasilkan data yang valid dan terstandarisasi," jelasnya.

Peluncuran INAOPS juga bertujuan untuk mempercepat transformasi digital di pelabuhan, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional di seluruh pelabuhan di Indonesia. "Kami berharap INAOPS dapat meningkatkan kualitas layanan pelabuhan sehingga lebih cepat, efektif, efisien, dan transparan," tambah Antoni.

Implementasi INAOPS juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing pelabuhan nasional di kancah internasional serta meminimalkan kesalahan operasional yang kerap terjadi pada proses manual. "Melalui INAOPS, kami berkomitmen untuk mendorong pelabuhan-pelabuhan Indonesia agar mampu bersaing secara global," lanjutnya.

Di sisi lain, Antoni mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk berkolaborasi dan mendukung suksesnya transformasi digital sistem pelabuhan yang sedang diupayakan oleh pemerintah. "Kami sangat terbuka terhadap masukan dan kritik konstruktif dari para Badan Usaha Pelabuhan untuk menyempurnakan sistem ini," tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Hartanto, menekankan bahwa penerapan INAOPS akan menjadi standar baru dalam pelayanan pelabuhan di Indonesia. Sistem ini diyakini dapat menciptakan ekosistem logistik yang lebih terintegrasi antara BUP dan para pemangku kepentingan lainnya, serta mendukung efisiensi proses bisnis di pelabuhan.

Dengan peluncuran resmi INAOPS, diharapkan seluruh Badan Usaha Pelabuhan di Indonesia segera mengadopsi standar pelayanan yang seragam, memanfaatkan teknologi digital demi pelayanan yang lebih baik dan berkelanjutan. "INAOPS merupakan langkah penting dalam transformasi digital sektor maritim Indonesia, mendukung visi pemerintah dalam mengadopsi teknologi untuk memodernisasi layanan publik," tandas Hartanto.