Jakarta, InfoPublik – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkolaborasi dengan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) menyelenggarakan acara bertema “Memperkuat Ekosistem Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan”.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Suminto, yang mewakili Menteri Keuangan, dalam keynote speech-nya menegaskan bahwa kebijakan pembiayaan infrastruktur harus selalu adaptif terhadap tantangan global dan selaras dengan perkembangan terkini.
“Peluncuran buku 'Revised ESG Manual' dan inovasi kebijakan dukungan pemerintah merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan, hijau, dan inklusif. Dengan dukungan ini, pemerintah berharap mampu meningkatkan partisipasi swasta dan memberikan solusi inovatif untuk menjawab kesenjangan pembiayaan infrastruktur di Indonesia,” kata Suminto di Aula Djuanda Kemenkeu, Jakarta, Selasa (15/10/2024).
Acara ini dihadiri oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams PSM, jajaran pimpinan Kemenkeu, serta berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari sektor pemerintah, lembaga multinasional, dan sektor swasta.
Salah satu agenda utama dalam acara ini adalah peluncuran tiga inisiatif penting yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem pembiayaan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Pertama adalah peluncuran buku “Menapak Jejak Dukungan Pemerintah dalam Pembiayaan Infrastruktur", yang mendokumentasikan perjalanan panjang dan tantangan dalam pembangunan infrastruktur nasional. Buku ini menjadi catatan sejarah sekaligus refleksi bagi generasi penerus tentang strategi kebijakan yang telah dijalankan oleh Kementerian Keuangan.
Kedua, peluncuran Revised Environment, Social, and Governance (ESG) Manual yang menjadi pedoman untuk memastikan penerapan aspek ESG dalam setiap proyek infrastruktur, agar pembangunan berjalan dengan prinsip hijau, inklusif, dan berkelanjutan. Ketiga, inovasi kebijakan dukungan pemerintah yang fokus pada pembiayaan infrastruktur berkelanjutan dan memberikan landasan baru bagi sinergi antara sektor publik dan swasta dalam mencapai tujuan pembangunan.
“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan infrastruktur yang tidak hanya membangun ekonomi tetapi juga berdampak pada lingkungan dan masyarakat. Kebijakan ESG ini akan memberikan kepercayaan lebih kepada investor bahwa proyek-proyek infrastruktur di Indonesia selaras dengan tren global pembangunan berkelanjutan,” ujar Dirjen PPR.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan secara seimbang. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan dinamika global, penerapan prinsip ESG menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh pemerintah dan sektor swasta tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap masyarakat luas dan ekosistem alam.
Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia di forum internasional, termasuk G20, untuk mendorong Quality Infrastructure Investment (QII) yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi.
Duta Besar Australia untuk Indonesia dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara ini memberikan kesempatan berharga untuk merefleksikan kemajuan yang luar biasa bagi Indonesia dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.
“Sebuah kehormatan bagi Australia yang selama ini bermitra dengan Indonesia dalam upaya tersebut. Memperkuat pelaksanaan standar dan prinsip ESG dalam proyek infrastruktur dapat meningkatkan keberlanjutan dan mendorong iklim investasi yang lebih menarik, serta mendorong keterlibatan sektor swasta yang lebih besar dalam pertumbuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia,” ungkapnya.
Acara ini juga menghadirkan sesi talkshow dengan tema "Mengubah Tantangan Menjadi Peluang: Meningkatkan Partisipasi Swasta dalam Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan." Para panelis dalam talkshow ini antara lain Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI), Brahmantio Isdijoso; Minister-Counsellor & Senior Treasury Representative, Australian Treasury, Southeast Asia, Cosimo Thawley; Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Reynaldi Hermansjah; dan Direktur Utama PT PII, Muhammad Wahid Sutopo. Dalam sesi ini, para panelis berbagi pandangan mengenai tantangan dan peluang dalam memperkuat ekosistem pembiayaan infrastruktur berkelanjutan.
Sesi talkshow ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk menjawab tantangan pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Para panelis sepakat bahwa penerapan kebijakan baru, termasuk Revised ESG Manual dan skema KPBU, dapat memperkuat ekosistem pembiayaan yang lebih berkelanjutan dan menarik lebih banyak investasi. Dukungan kebijakan yang kuat, kepastian bagi investor, serta inovasi dalam pembiayaan hijau menjadi elemen kunci untuk menciptakan proyek infrastruktur yang tidak hanya berkelanjutan secara ekonomi, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.
Dengan peluncuran Revised ESG Manual dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dukungan Pemerintah ini, Kemenkeu berharap dapat memberikan dukungan yang strategis dan sistematis untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur mampu sebesar-besarnya menarik partisipasi swasta dan memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.
.jpeg)
