"Deklarasi 46 Kabupaten/Kota Lengkap: Dorong Pembangunan Berbasis Tata Ruang

Surabaya, InfoPublik - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengumumkan Deklarasi 46 Kabupaten/Kota Lengkap yang tersebar di 23 provinsi di Indonesia pada Selasa (8/10/2024). Deklarasi itu bertujuan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta mendorong implementasi Sertifikat Tanah Elektronik.

Acara deklarasi itu berlangsung serentak di seluruh Indonesia dan ditandai dengan hand scanning oleh Menteri AHY, didampingi dua Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur, serta Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur.

Menteri AHY menjelaskan bahwa dengan status Kabupaten/Kota Lengkap, wilayah tersebut telah tercakup secara spasial tanpa celah (no gap) dan tanpa tumpang tindih (no overlap). "Jika suatu wilayah telah dikategorikan Lengkap, maka seluruh datanya sudah terdata, teregistrasi, dan terpetakan secara menyeluruh. Tidak boleh ada celah, tidak boleh ada tumpang tindih," ungkap AHY dalam sambutannya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Penetapan status Kabupaten/Kota Lengkap diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan di setiap wilayah. "Jika seluruh tanah di Indonesia pada akhirnya memiliki status no gap dan no overlap, tata ruang nasional maupun daerah dapat menjadi referensi bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun rencana strategis pembangunan," tambah AHY.

Pada awal masa jabatannya, jumlah Kabupaten/Kota Lengkap di Indonesia baru mencapai 13 wilayah. Namun, pencapaian tersebut meningkat dengan deklarasi Cilegon sebagai Kota Lengkap pada 26 Maret 2024, diikuti oleh Jakarta Selatan pada 2 April 2024, empat kabupaten di Bali pada 21 Mei 2024, dan 14 Kota Lengkap lainnya di tujuh provinsi pada 30 Mei 2024.

AHY menargetkan hingga akhir tahun 2024, jumlah Kabupaten/Kota Lengkap mencapai 104 wilayah. "Mari kita terus bekerja keras untuk mencapai target ini. Saya optimistis kita bisa melampaui target, mencapai lebih dari 104 Kabupaten/Kota Lengkap," ujar AHY dengan penuh semangat.

Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menambahkan bahwa kelengkapan data spasial ini sangat mendukung layanan Sertifikat Tanah Elektronik, yang memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. "Dengan Sertifikat Tanah Elektronik, masyarakat akan memiliki akses lebih mudah dalam memanfaatkan sertifikat sebagai modal usaha untuk mencapai kemandirian," jelas Adhy Karyono.

Acara deklarasi ini dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi se-Indonesia, serta Bupati/Wali Kota dan jajaran Forkopimda setempat. Deklarasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata ruang nasional yang mendukung pembangunan berkelanjutan di seluruh Indonesia.