Kementerian ATR/BPN Sukses Kurangi Ketimpangan Sosial lewat Reforma Agraria

Surabaya, InfoPublik – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menunjukkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Reforma Agraria. Program ini sejalan dengan upaya global untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), terutama terkait dengan pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menjadi keynote speaker dalam International Conference of UNAIR Postgraduate School 2024 pada Rabu (11/9/2024) di Surabaya, Jawa Timur.

Dalam paparannya, AHY menjelaskan bahwa selama 10 tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN berhasil mendaftarkan 12,5 juta hektare tanah yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Tujuan dari redistribusi ini adalah untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan, yang telah mendapat pengakuan internasional, termasuk dari Bank Dunia.

"Kita yakin bahwa tanpa tanah, tidak akan ada makanan, kehidupan, atau masa depan. Reforma Agraria adalah kebijakan strategis yang kami implementasikan untuk meredistribusi tanah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam sambutannya.

Keberhasilan ini membawa Indonesia mendapatkan perhatian dalam World Bank Land Conference di Washington DC pada Mei 2024, di mana lebih dari 1.000 peserta dari berbagai negara hadir. Indonesia dipuji atas kesuksesannya dalam menjalankan program Reforma Agraria.

Selain pengentasan kemiskinan, Kementerian ATR/BPN juga berkontribusi pada penanganan perubahan iklim (SDGs poin Climate Action) dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, yang memudahkan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) untuk perdagangan karbon. "Kebijakan ini mendukung strategi jangka panjang untuk emisi karbon rendah dan ketahanan iklim menuju target zero emission 2026," ungkap AHY.

Dalam konteks pembangunan perkotaan berkelanjutan, Kementerian ATR/BPN menerapkan kebijakan mixed-use planning and compact city yang bertujuan mengurangi emisi karbon. Setiap kota diharuskan menyediakan minimal 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menyerap karbon secara alami. "Ini langkah besar menuju kota hijau dan berkelanjutan," tambah AHY.

Konferensi ini dihadiri oleh peserta dari berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Australia, Pakistan, China, Oman, India, Sri Lanka, Bangladesh, Taiwan, Nigeria, Macedonia Utara, Kamboja, dan Maroko. Acara dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Sumberdaya Universitas Airlangga (UNAIR), Muhammad Adyan, dan Direktur Pascasarjana UNAIR, Badri Munir Sukoco.

Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh tim khusus termasuk Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur. Komitmen kuat Indonesia dalam mendukung pencapaian SDGs melalui kebijakan agraria dan tata ruang yang inklusif tercermin dalam kontribusinya pada konferensi internasional ini.