Kemendagri Minta Bulog Kendalikan Harga Beras yang Melampaui HET

: Buruh tani memanen padi di persawahan Desa Beran, Ngawi, Jawa Timur, Jumat (26/7/2024). Dalam Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) amatan Juni 2024, proyeksi produksi beras Agustus 2024 berpotensi mencapai sebanyak 2,66 juta ton dan September naik menjadi 2,96 juta ton. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/rwa.


Oleh Eko Budiono, Selasa, 27 Agustus 2024 | 14:41 WIB - Redaktur: Untung S - 332


Jakarta, InfoPublik – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera menyiapkan langkah-langkah pengendalian guna mencegah harga beras yang terus melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, melalui keterangan resmi pada Selasa (27/8/2024).

Tomsi mengungkapkan bahwa saat ini harga beras di tingkat penggilingan berada di angka Rp12.816 per kilogram, sementara di tingkat grosir mencapai Rp13.572 per kilogram. Angka-angka ini sudah mendekati atau bahkan melampaui HET yang telah ditetapkan. Di tingkat pengecer, harga beras mencapai Rp14.677 per kilogram, yang jauh di atas HET.

"Saya sangat pesimis harga ini bisa turun jika tidak dipersiapkan dengan baik. Artinya, Bulog sebagai penyangga kebutuhan pangan nasional harus menghitungnya dengan baik, karena beras adalah kebutuhan pokok kita," ujar Tomsi.

Tomsi menegaskan bahwa situasi ini bisa menjadi lebih rumit jika tidak ada langkah pengendalian yang tepat. "Grafiknya (harga beras) sudah mulai stabil, namun tetap berada di atas HET di tingkat pengecer," tambahnya.

Tomsi berharap Bulog dan seluruh pihak terkait dapat segera mengambil langkah konkret untuk memastikan harga beras tidak terus naik, terutama menjelang akhir tahun, sehingga beban masyarakat tidak semakin berat.

"Karena kita semua mengonsumsi beras, maka beras ini merupakan makanan pokok yang perlu mendapat perhatian serius. Selain mengantisipasi, patokan HET ini harus kita upayakan bersama," tutup Tomsi.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC KOTA TIDORE
  • Kamis, 21 November 2024 | 17:44 WIB
Tidore Kepulauan Tingkatkan Pelayanan Kependudukan Lewat Audit TIK Dukcapil
  • Oleh MC PROV RIAU
  • Kamis, 21 November 2024 | 07:24 WIB
Harga MinyaKita di Riau Naik, Disperindagkop Klaim Masih dalam Batas Wajar
  • Oleh Eko Budiono
  • Minggu, 17 November 2024 | 06:06 WIB
Ditjen Bina Adwil Kemendagri Perkuat Peran Kecamatan
  • Oleh MC PROV ACEH
  • Jumat, 15 November 2024 | 08:46 WIB
Pemerintah Aceh Siapkan Kajian Terkait Usulan Pencabutan Qanun KKR