APBN 2025: Jokowi Dorong Kehati-hatian Pengelolaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat

Jakarta, InfoPublik - Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya pengelolaan pendapatan negara dan pembiayaan yang hati-hati sebagai langkah strategis untuk mencapai target-target ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Jumat, 16 Agustus 2024, Kepala Negara mengungkapkan bahwa pendapatan negara tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp2.996,9 triliun. Angka ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

“Pendapatan ini tetap menjaga iklim investasi, kelestarian lingkungan, dan keterjangkauan layanan publik,” ujar Presiden Jokowi dikutip dari BPMI Setpres, Jumat (16/8/2024).

Pemerintah akan melanjutkan reformasi perpajakan untuk mencapai target penerimaan tersebut. Reformasi ini mencakup perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur.

Selain itu, peningkatan PNBP juga menjadi prioritas pemerintah dalam APBN 2025. Dari sisi pembiayaan, defisit anggaran tahun 2025 diperkirakan sebesar 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau sekitar Rp616,2 triliun. Defisit ini akan dibiayai dengan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.

“Pemerintah akan terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, mendorong kebijakan pembiayaan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta memperkuat Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan Special Mission Vehicle (SMV). Selain itu, kami juga berupaya meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan usaha ultra mikro,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan harapannya bahwa tingkat pengangguran terbuka di tahun 2025 dapat ditekan menjadi 4,5 persen hingga 5 persen, dan angka kemiskinan diturunkan dalam rentang 7 hingga 8 persen. Rasio Gini diharapkan berada dalam kisaran 0,379–0,382, dengan Indeks Modal Manusia (IMM) di level 0,56. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) ditargetkan meningkat di kisaran 115–120, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dijaga di kisaran 105–108.

Menutup pidatonya, Presiden Jokowi berharap pembahasan RAPBN 2025 dapat dilakukan secara konstruktif untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur, sesuai visi Indonesia Emas 2045. “Semoga Allah Swt senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan amanah untuk menyejahterakan rakyat dan kemajuan Indonesia,” tutupnya.