Menkeu Pastikan Program Utama Bakal Dilanjutkan di Pemerintahan Berikutnya

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah saat ini tengah memasuki masa transisi, yang mengakibatkan belum dapat dirincinya detail anggaran yang akan digunakan oleh pemerintahan mendatang. Namun, pemerintah memastikan bahwa program-program utama dan program lanjutan tetap akan terlaksana pada tahun depan.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2024). Menkeu mengibaratkan RAPBN 2025 sebagai "amplop besar" yang belum sepenuhnya dirinci, tetapi sesuai aturan, anggaran ini harus disampaikan kepada DPR-RI.

"Tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah APBN transisi, dan sebagai bagian dari transisi, ada yang sudah spesifik dari sisi angka, tetapi ada juga yang belum spesifik," jelas Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Menkeu memaparkan bahwa anggaran subsidi dan kompensasi dalam RAPBN 2025 ditetapkan sebesar Rp525 triliun, yang akan digelontorkan melalui dua jalur utama: subsidi energi dan subsidi non-energi. Subsidi energi mendapat alokasi sebesar Rp394,3 triliun, meningkat 17,8 persen dari pagu 2024 yang sebesar Rp334,8 triliun. Dana ini dialokasikan untuk melanjutkan subsidi LPG tabung 3 kilogram, solar, dan minyak tanah, serta memastikan ketepatan sasaran program.

Selain itu, subsidi energi juga akan disalurkan untuk mendukung listrik rumah tangga miskin dan rentan, serta untuk transisi energi yang efisien dan adil. Subsidi non-energi dialokasikan sebesar Rp131,3 triliun, yang meningkat signifikan sebesar 35,5 persen dari Rp96,9 triliun pada tahun 2024. Fokus utama dari subsidi non-energi ini adalah ketahanan pangan, termasuk dukungan untuk pupuk subsidi yang ditingkatkan hingga 9 juta ton.

Selain itu, subsidi non-energi juga akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memperoleh rumah, dengan target untuk mengakselerasi pembangunan 1 juta rumah bagi MBR. Program lain yang mendapatkan perhatian adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, dan nelayan, serta insentif Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) sebagai bentuk dukungan kepada sektor usaha.

Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa defisit RAPBN 2025 ditetapkan sebesar 2,53 persen atau Rp616,2 triliun. Pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp2.996,9 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp505,4 triliun, dan penerimaan hibah Rp600 miliar. Sementara itu, target belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.613,1 triliun, lebih tinggi dibandingkan proyeksi APBN 2024 yang sebesar Rp3.412,2 triliun.

Belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2025 ditargetkan sebesar Rp2.693,2 triliun, yang mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp976,8 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp1.716,4 triliun. Anggaran transfer ke daerah (TKD) ditetapkan sebesar Rp919,9 triliun.

Menkeu juga menuturkan bahwa keseimbangan primer ditargetkan defisit Rp63,3 triliun. Postur ini didesain agar program prioritas dapat diakomodasi dan mulai dilaksanakan pada tahun pertama presiden terpilih.

Pemerintah memastikan bahwa APBN tetap dirancang dengan prinsip yang sehat dan berkelanjutan, dengan defisit yang tetap dijaga dalam level aman. Ke depan, pemerintah berencana untuk meningkatkan peran BUMN, special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, dan badan layanan umum (BLU), serta mendorong akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pelaku UMKM, dan ultra mikro (UMi).