- Oleh MC KOTA TIDORE
- Rabu, 20 November 2024 | 13:52 WIB
: Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 disetujui DPRD Provinsi DKI Jakarta/ foto: Humas Jakarta
Oleh Mukhammad Maulana Fajri, Selasa, 6 Agustus 2024 | 19:35 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 197
Jakarta, InfoPublik - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengharapkan pengelolaan keuangan menjadi semakin baik, transparan dan juga akuntabel di lingkup Provinsi Jakarta.
Berdasarkan siaran pers Selasa (6/8/2024), hal tersebut diutarakan Heru pada penyampaian pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
Usai Raperda APBD 2023 disetujui, Pj Gubernur Heru menekankan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi sesuai masukan yang diterima dari anggota dewan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
"Saya bersama segenap jajaran eksekutif menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta atas kesungguhan, kecermatan, dan ketelitian dalam menelaah seluruh substansi materi Raperda ini," ujar Heru dalam Rapat Paripurna DPRD di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Selasa (6/8/2024).
Ia juga manyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan kerja keras seluruh jajaran Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.
"Eksekutif berharap, ke depan kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan semakin baik, transparan, dan akuntabel," ujarnya.
Heru menilai, sinergi dan kemitraan yang terjalin antara legislatif dan eksekutif agar terus terjalin secara intensif dan profesional. Hal itu merupakan bentuk upaya pelaksanaan pembangunan Jakarta ke depan sebagai Kota Global.
”Sinergi juga dilakukan untuk mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, guna menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta berorientasi pelayanan publik. Kemitraan yang terjalin semakin baik akan menghasilkan berbagai program dan kegiatan yang lebih optimal dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kota Jakarta," imbuh Heru.