Subsidi BBM Harus Tepat Sasaran untuk Kalangan Rentan

Jakarta, InfoPublik – Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) RI, Rachmat Kaimuddin, menegaskan bahwa subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dari pemerintah seharusnya untuk menjaga daya beli kalangan rentan atau tidak mampu.

Hal itu disampaikannya dalam media workshop bertajuk “Tekan Emisi, Perbaiki Kualitas Udara: Kebijakan Baru Subsidi BBM” yang berlangsung di Jakarta, Senin (5/8/2024).

Deputi Rachmat menjelaskan bahwa subsidi dari pemerintah semestinya dinikmati oleh mereka yang berhak. Faktanya, masih ada pihak-pihak yang menikmati subsidi BBM tersebut yang semestinya tidak patut menerima.

Untuk itu, ia berharap agar seluruh orang yang mampu tidak membeli BBM bersubsidi. Sebab, ini akan mengusik rasa keadilan.

“Misal, jika pengguna motor menggunakan Pertalite mendapat subsidi 1 rupiah, kemudian pengguna mobil Low Cost Green Car (LCGC) menggunakan juga Pertalite mendapat 4, selanjutnya pengguna mobil di atas LCGC dapat 5. Artinya kita kasih seperlimanya ke orang yang naik kendaraan di atas LCGC. Ini satu hal yang aneh, kan?” lanjut Deputi Rachmat.

Belum lagi, lanjut Deputi Rachmat, pengguna BBM solar, masih ada kendaraan mewah diesel yang menikmati subsidi solar. Padahal kendaraan diesel tersebut tidak termasuk dalam kategori LCGC. Fakta ini kembali mengusik rasa keadilan.

“Jadi di satu sisi, kita sebenarnya lagi memikirkan langkah selanjutnya. Saat ini kita telah mengidentifikasi masalahnya. Pemerintah pun tidak ada rencana menaikkan harga BBM subsidi, yang kita inginkan adalah kualitas BBM naik secara bertahap,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Rachmat tidak bisa memprediksi kapan pembatasan subsidi BBM akan dilakukan, karena hal itu di luar kewenangannya. Ia hanya bisa berharap bahwa di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, penggunaan BBM dengan kandungan sulfur yang tinggi dapat dirampungkan.