BI Perkuat Bauran Kebijakan untuk Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta, InfoPublik – Bank Indonesia (BI) terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

“Kebijakan moneter akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas (pro-stability), sedangkan kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta program ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (pro-growth),” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK III Tahun 2024 di Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Perry menambahkan, sejalan dengan arah bauran kebijakan tersebut, BI mempertahankan BI-Rate sebesar 6,25 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,50 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 7,00 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei-Juli 2024.

“Keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter yang pro-stability sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2024 dan 2025,” ujar Perry.

Perry menuturkan, fokus kebijakan moneter dalam jangka pendek diarahkan untuk memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar Rupiah dan menarik aliran masuk modal asing.

BI juga terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation, melalui:

1. Penguatan strategi operasi moneter yang pro-market untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dan stabilisasi nilai tukar Rupiah, termasuk melalui:
   • Struktur suku bunga di pasar uang Rupiah untuk menjaga daya tarik imbal hasil dan meningkatkan aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik.
   • Optimalisasi SRBI, SVBI, dan SUVBI.
2. Penguatan intervensi di pasar valas dengan transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
3. Penguatan strategi transaksi term-repo dan swap valas yang kompetitif guna menjaga kecukupan likuiditas perbankan.
4. Penguatan koordinasi dengan Pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Perry mengatakan, pihaknya terus mengarahkan seluruh kebijakan pendukung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. BI memperkuat dan memperluas kerja sama internasional pada area kebanksentralan antara lain melalui konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.

“BI juga terus bersinergi secara erat dengan Pemerintah, perbankan, dan institusi lainnya untuk melanjutkan dukungan pengembangan UMKM serta Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. BI juga melanjutkan pendalaman pasar uang dan valas, berkoordinasi dengan pemangku kebijakan lainnya, dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah,” kata Perry.

Untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sinergi kebijakan BI dengan Pemerintah terus ditingkatkan.

“BI memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis, termasuk program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah (P2DD),” pungkas Perry.