Jakarta, InfoPublik — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Mahkamah Agung (MA) menyepakati kerja sama untuk melakukan sertifikasi hakim, terkait penanganan kasus-kasus pertanahan guna menegakkan keadilan hingga tuntas.
“Kami sepakat akan segera merealisasikan kerja sama dalam bentuk sertifikasi bagi hakim-hakim yang khusus dipersiapkan untuk menangani kasus-kasus pertanahan. Ini penting sekali karena isunya sangat spesifik, sehingga ilmu dan pengalaman harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, modul-modul sedang dirumuskan dengan baik,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), usai bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung, M. Syarifuddin, di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, pada Senin (22/7/2024).
Menurut Menteri AHY, konflik dan sengketa pertanahan seringkali diperkeruh dengan adanya perbedaan persepsi dan definisi. Inilah yang mendasari kesepakatan antara Menteri AHY dan Ketua Mahkamah Agung, M. Syarifuddin, bahwa pihak yang menangani konflik pertanahan harus tersertifikasi.
Ke depan, akan diselenggarakan workshop untuk diklat dan studi kasus terkait isu-isu pertanahan. “Mudah-mudahan ini akan menyelesaikan banyak masalah dan pada akhirnya tidak ada yang menjadi korban karena tidak diperlakukan secara adil. Sebaliknya, kita benar-benar bisa menuntaskan segala sengketa dan isu pertanahan,” tutur Menteri AHY.
Lebih lanjut, Menteri AHY menyampaikan, “Kami bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan jajaran, baik di pusat maupun daerah, agar penanganan sengketa dan konflik pertanahan ini benar-benar didukung penuh oleh sistem peradilan yang prudent, transparan, akuntabel, dan adil”.
Dalam kunjungan itu, Menteri AHY didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, beserta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
