TPU Ditjen Perumahan Bangun Zona Integritas Tingkat Nasional 2024

Jakarta, InfoPublik - Tim Penilai Usulan (TPU) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pendampingan kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Nusa Tenggara I dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) Tingkat Nasional Tahun 2024. 

Direktur Kepatuhan Intern Ditjen Perumahan PUPR Firsta yang diwakili oleh Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Dwi Saponingrum mengatakan bahwa kegiatan ini dapat membangun ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal itu disampaikan di sela-sela kegiatan Pendampingan Lapangan oleh TPU dalam rangka Evaluasi Lapangan Pembangunan ZI Tahun 2024 oleh Tim Penilai Nasional (TPN) di NTB pada Jumat (19/7/2024).

"Kami terus mendorong agar Balai-balai P2P di lingkungan Ditjen Perumahan PUPR bisa membangun ZI yang baik. Salah satunya adalah Balai P2P Nusa Tenggara I yang diusulkan dalam penilaian tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)," ujar Dwi dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik pada Jumat (19/7/2024).

Proses pendampingan ini dilaksanakan selama tiga hari mulai pada 17 - 19 Juli 2024 untuk menindaklanjuti hasil rapat pleno Tim Penilai Intern (TPI) Pembangunan ZI Kementerian PUPR dan hasil rapat persiapan Evaluasi Lapangan Tim Penilai Nasional Pembangunan ZI oleh TPU Ditjen Perumahan.

"Evaluasi ini tidak hanya kami laksanakan untuk Balai P2P Nusa Tenggara I tapi juga untuk para pimpinan dan pegawai di lingkungan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami ingin semua level pegawai mulai dari pimpinan dan staf memiliki pemahaman dan visi misi yang sama dalam pembangunan ZI ini," sebut Dwi Saponingrum.

Pada proses pendampingan tersebut, TPU Ditjen Perumahan PUPR menyampaikan sejumlah materi tentang “Kiat Sukses Pembangunan Zona Integritas” dengan narasumber Yuni Erni Aguslin, melakukan pre test dan post test pemahaman pembangunan ZI yang diikuti seluruh pegawai Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi NTB serta survei lapangan di unit kerja yang ada.

"Kami juga menyusun Corruption Risk Assessment (CRA) guna mengantisipasi terjadinya kecurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan penyaluran program bantuan perumahan untuk masyarakat," ucap Dwi.

Sebagai informasi, pada tahun 2024 ini ada dua perwakilan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR yang akan mengikuti penilaian Pembangunan ZI Tingkat Nasional yakni Balai P2P Nusa Tenggara I dan Balai P2P Sumatera III.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Balai P2P Nusa Tenggara I Dirjen Perumahan PUPR I Wayan Suardana menerangkan bahwa pihaknya juga telah membentuk sejumlah tim kelompok kerja (Pokja) guna membangun ZI. 

Beberapa Pokja tersebut antara lain Pokja Manajemen Perubahan, Pokja Tata Laksana, Pokja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Pokja Penguatan Akuntabilitas, Pokja Penguatan Pengawasan, dan Pokja Pelayanan Publik.

Sejumlah inovasi pelayanan publik serta kelengkapan fasilitas perkantoran serta sistem kerja juga terus ditingkatkan di Balai P2P Nusa Tenggara I. Selain itu, Balai P2P Nusa Tenggara I yang ada di Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi NTB juga telah membangun Ruang Pelayanan Terpadu serta meluncurkan inovasi berbasis teknologi informasi melalui aplikasi Pelayanan Publik Perumahan (PELIKAN) yang dapat diakses secara online.

Selain itu, Balai P2P Nusa Tenggara I juga telah melengkapi sejumlah fasilitas pelayanan publik inklusif dan ramah kelompok rentan. Berbagai panel informasi mengenai program pembangunan perumahan serta layanan konsultasi Klinik Rumah Swadaya (KRS) dan pengaduan masyarakat juga terpasang dengan baik.

"Kami berkomitmen untuk membangun ZI untuk mewujudkan WBK dan WBBM serta memberikan pelayanan di bidang infrastruktur perumahan yang terbaik untuk masyarakat di NTB. Kami juga terus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa bantuan perumahan dari pemerintah kepada masyarakat NTB tidak dipungut biaya atau gratis sehingga pembangunan rumah layak huni bisa terlaksana dengan baik di lapangan," terang Wayan.