Wamen PKP Ajak Masyarakat Terlibat dalam Pembangunan Rumah Layak Huni lewat Program BSPS

Jakarta, InfoPublik – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Minggu (17/11/2024).

Sidak itu bertujuan untuk mengevaluasi kondisi rumah yang telah menerima bantuan renovasi melalui program perumahan tersebut serta mendengar langsung aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah terkait pelaksanaan program ini ke depan.

"Masih banyak rumah yang tidak layak huni di NTB. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Program BSPS ini merupakan salah satu solusi untuk memperbaiki kualitas hunian masyarakat," ujar Fahri Hamzah dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik pada Senin (18/11/2024).

Selama kunjungannya, Fahri Hamzah berkesempatan berdialog dengan seorang nenek berusia 100 tahun yang rumahnya telah direnovasi melalui Program BSPS. Rumah tersebut dihuni oleh empat generasi, mulai dari anak hingga cicitnya. Kondisi ini menggambarkan banyaknya rumah di Indonesia yang dihuni lebih dari satu kepala keluarga, dengan fasilitas sanitasi yang kurang memadai.

"Kami berharap masyarakat ikut berpartisipasi dalam membantu warga kurang mampu untuk membangun rumah yang layak. Selain itu, rumah harus dilengkapi dengan fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) yang memadai agar penghuninya dapat tinggal dengan nyaman dan sehat," tambah Fahri.

Fahri Hamzah menegaskan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Kementerian PKP akan terus fokus untuk mengentaskan rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mendorong pembangunan rumah layak serta pemenuhan fasilitas sanitasi yang memadai, khususnya MCK, yang sangat penting untuk menjaga kualitas hidup masyarakat.

"Kami ingin semua rumah di Indonesia memiliki fasilitas MCK yang baik, dapur yang layak, dan memenuhi standar rumah sehat. Program BSPS yang telah ada selama ini sudah sangat baik, tetapi kami perlu menambah fasilitas sanitasi untuk mendukung hidup yang lebih sehat," tegas Fahri.

Dalam kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Bupati Lombok Tengah, Abdul Aziz, mengungkapkan bahwa melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Nusa Tenggara I, sebanyak 883 unit rumah di Lombok Tengah telah menerima bantuan renovasi dari program BSPS. Salah satu desa yang mendapatkan manfaat tersebut adalah Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, yang tercatat menerima bantuan untuk 42 unit rumah.

"Kami mendorong masyarakat penerima BSPS untuk ikut berpartisipasi dalam swadaya, baik dalam bentuk dana maupun tenaga. Bantuan stimulan yang diberikan hanya sebesar Rp20 juta per unit rumah, jadi dengan semangat gotong royong, kami berharap wilayah ini dapat tertata lebih baik," ujar Abdul Aziz.

Salah satu penerima manfaat, Halimah, mengungkapkan kebahagiaannya setelah rumahnya direnovasi berkat program BSPS. "Kami mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta dari BSPS, lalu menambah Rp40 juta dari dana pribadi. Hasilnya, rumah kami jauh lebih baik dari sebelumnya. Semoga program ini terus berlanjut dan bisa membantu lebih banyak warga," harap Halimah.

Dengan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan Program BSPS dapat terus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang masih menghadapi permasalahan rumah tidak layak huni. Program ini juga diharapkan dapat menjadi contoh konkret penerapan prinsip gotong royong dalam pembangunan perumahan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pemerintah berupaya menciptakan rumah sehat yang tidak hanya layak huni, tetapi juga dapat mendukung keberlanjutan lingkungan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat Indonesia.