Wamen PKP Dukung Pemkab Sumbawa Barat Capai Target Program 3 Juta Rumah

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan dukungannya kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam upaya mengentaskan rumah tidak layak huni (RTLH) dan backlog perumahan di wilayah tersebut. Program itu sejalan dengan target nasional dari Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sumbawa Barat pada Minggu (17/11/2024), Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menegaskan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting dalam menghadirkan rumah layak bagi masyarakat. Fahri mengapresiasi komitmen Pemkab Sumbawa Barat dalam menyelesaikan permasalahan RTLH dan backlog perumahan yang ada di wilayah tersebut.

“Pemerintah daerah minimal harus memiliki imajinasi dan strategi untuk mengentaskan RTLH dan backlog perumahan. Koordinasi yang baik serta niat yang kuat dalam membangun rumah layak sangat penting. Semua program perumahan harus dijalankan demi kesejahteraan rakyat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak,” ungkap Fahri Hamzah dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik pada Senin (18/11/2024).

Fahri menambahkan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah perumahan karena didukung oleh sumber daya alam yang melimpah, termasuk keberadaan perusahaan tambang. Dengan luas wilayah mencapai 1.700 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 150.000 jiwa, Fahri melihat Sumbawa Barat memiliki peluang besar untuk menjadi contoh sukses pengentasan RTLH dan backlog perumahan di Indonesia.

“KSB ini kaya dengan sumber daya alam dan ada dukungan kuat dari pemerintah pusat. Jika kita bergerak bersama, termasuk dengan semangat gotong royong dalam membangun rumah untuk rakyat, KSB bisa menjadi model pengentasan RTLH dan backlog di daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Sumbawa Barat, Julmansyah, menyampaikan bahwa Pemkab Sumbawa Barat telah mempersiapkan proposal bantuan program perumahan kepada Kementerian PKP. Berdasarkan data yang ada, jumlah RTLH di Kabupaten Sumbawa Barat tercatat sebanyak 3.300 rumah, sementara backlog perumahan mencapai lebih dari 3.200 rumah.

“Kami siap berkomitmen penuh untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Dengan kondisi kemiskinan dan stunting yang rendah—masing-masing hanya sekitar 10 persen dan 7 persen—Sumbawa Barat memiliki potensi besar untuk segera menuntaskan RTLH dan backlog perumahan,” ujar Julmansyah.

Julmansyah juga menambahkan bahwa ruang fiskal di Kabupaten Sumbawa Barat lebih baik dibandingkan daerah lain di Nusa Tenggara Barat (NTB), sehingga program perumahan dapat berjalan lebih cepat. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan seluruh masyarakat Sumbawa Barat dapat segera tinggal di rumah yang layak huni. Langkah ini diharapkan dapat menjadi awal terwujudnya pemerataan perumahan di daerah dan mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah secara nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Fahri Hamzah kembali menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan tercapainya target nasional dalam pembangunan perumahan yang layak dan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Program 3 Juta Rumah ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni, tetapi juga untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih merata dan sejahtera. Dengan gotong royong antara masyarakat dan pemerintah, kita bisa menyelesaikan masalah perumahan di daerah-daerah yang membutuhkan," tutup Fahri.