Pemprov DKI Raih Penghargaan 'One Map Policy for Better Governance'

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berhasil meraih penghargaan dari pemerintah pusat pada kegiatan One Map Policy Summit 2024 berkat keberhasilanya mewujudkan tata Kelola pemerintahaan yang baik melalui kebijakan satu peta.

Berdasarkan siaran pers Pemprov DKI Jakarta pada Sabtu (13/7/2024), penghargaan tersebut diiterima di St Regis Jakarta pada Kamis (11/7/2024). Penghargaan diserahkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta.

Pemprov DKI Jakarta memenangkan kompetisi One Map Policy for Better Governance atau Kebijakan Satu Peta untuk Tata Kelola yang Lebih Baik pada tingkat pemerintah daerah. Hal itu diwujudkan melalui geoportal Jakarta Satu yang mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui sistem berbasis elektronik yang sistematis.

Pj Gubernur Heru menyampaikan, Jakarta Satu merupakan penyelenggaraan simpul jaringan informasi geospasial di Provinsi DKI Jakarta yang telah mengintegrasikan 29 badan atau SKPD di wilayah DKI Jakarta. Dalam pengintegrasian informasi dan data geospasial tersebut, dilakukan melaui pendampingan dan bimbingan secara simultan antara produsen dan walidata. 

"Kami sangat berterima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat ini. Semoga Pemprov DKI Jakarta bisa terus meningkatkan kualitas data dan informasi geospasial di Jakarta sesuai dengan prinsip kebijakan satu peta yakni satu standar, satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal" ujar Heru. 

Lebih lanjut, Pj Gubernur Heru menjelaskan, terdapat lebih dari 100 peta tematik yang ada di Jakarta Satu, baik yang ditampilkan untuk publik maupun yang digunakan sebagai peta kerja. Selain itu, katalog dari data Jakarta Satu mulai dikembangkan untuk mengikuti standar Satu Data Indonesia dalam rangka penyebarluasan informasi geospasial. 

"Data dan informasi geospasial yang diintegrasikan dalam Jakarta Satu diharapkan dapat digunakan dalam mendukung pengambilan keputusan. Sehingga, menghadirkan kebijakan yang semakin berkualitas," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartanto menjelaskan, One Map Policy (OMP) telah menjadi forum lintas pemangku kepentingan dalam mendiskusikan keberlanjutan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dan mendorong solusi atas isu-isu pemanfaatan data spasial untuk kemajuan pembangunan Indonesia. Adapun cakupan kegiatan utama pada Kebijakan Satu Peta yakni kompilasi, integrasi, sinkronisasi, serta berbagai pakai data dan informasi geospasial. 

"Hingga saat ini, Kebijakan Satu Peta telah berhasil mengkompilasikan 151 peta tematik dari 23 Kementerian/Lembaga di 38 Provinsi. Semoga kegiatan ini dapat memunculkan ide, gagasan, dan terobosan untuk menjawab tantangan dan keberlanjutan Kebijakan Satu Peta di Indonesia," ujar Airlangga.