Geodipa Inisiasi Sinergi TJSL

Jakarta, InfoPublik - PT Geodipa Energi sebagai salah satu Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan menginisasi dan meluncurkan program sinergi Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL), yang difokuskan pada penyelamatan DAS Serayu.

Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara yang hadir pada acara tersebut menekankan pentingnya kesinambungan program ini untuk memastikan supaya TJSL ini benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

“Progam ini jangan selesai dengan hanya memberikan bantuan saja, tapi harus dipastikan bahwa program sinergi TJSL ini benar-benar memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penanganan DAS Serayu ini membutuhkan kolaborasi dan sinergi yang lebih luas lagi dan kontribusi dari banyak pihak. Ini menjadi tanggung jawab Bersama,” terang Wamenkeu dalam keterangan tertulisnya pada Senin (8/7/2024).

DAS Serayu saat ini mengalami pendangkalan akibat erosi, yang berdampak pada lahan warga dan mengurangi kapasitas PLTA Sudirman. Erosi ini juga membawa lumpur dan menimbulkan bahaya di musim-musim tertentu, serta berdampak negatif pada sosial ekonomi masyarakat.

Untuk itu, PT Geodipa berkolaborasi dengan SMV Kemenkeu lainnya yaitu PT SMI, PT SMF, PT PII, LPEI, PT IIF, dan Karabha Digdaya melakukan upaya guna mengurangi erosi di hulu. Salah satu strateginya adalah mengkonversi komoditas kentang yang rentan erosi dengan komoditas baru yang lebih menguntungkan, yaitu ternak kambing perah dan potong. 

Konversi usaha ini tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Susu kambing yang kaya nutrisi dapat membantu mengatasi stunting pada balita dan ibu, sekaligus menjadi sumber protein alternatif bagi masyarakat. Sinergi SMV berperan menyediakan domba, kambing, mesin pencacah, pengering dan pengolah pakan, memberikan pendampingan, dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk menjalankan circular economy.

“Selain itu, saya juga menekankan lagi agar PT Geodipa mulai berfikir terlibat lebih banyak dalam upaya-upaya pengurangan karbon yang saat ini menjadi perhatian di seluruh dunia,” lanjut Wamenkeu.

Menurut Wamenkeu, Indonesia memiliki hutan yang sangat luas. Konsesi hutan sekarang ini tujuannya bukan untuk menanam pohon yang kemudian kayunya dijual, tetapi justru untuk dipelihara dan dari keberadaannya pohon tersebut bisa digunakan untuk mengklaim karbon offset. 

“Kegiatan pengelolaan panas bumi yang dilakukan oleh Geodipa ada kaitannya dengan upaya penghematan emisi karbon. Maka, PT Geodipa harus mulai membangun pengetahuan tentang business carbon di dunia supaya Indonesia menjadi champion yang bisa diikuti oleh negara-negara lain,” tegas Wamenkeu.