:
Oleh Putri, Senin, 25 April 2022 | 05:41 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 359
Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendi, memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) telah dilakukan secara merata di Kampung Bongol kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat pada Minggu (24/4/2022).
Meski begitu Menko Muhadjir yang pada kesempatan tersebut didampingi oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya, mendapatkan beberapa temuan yaitu masih banyak warga Kampung Bongol yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah padahal mereka layak untuk menerimanya.
“Kampung Bongol ini merupakan daerah slum atau kampung kumuh tempat konsentrasi kemiskinan ekstrem namun, masih banyak warganya yang belum mendapatkan bantuan sosial,” kata Menko Muhadjir.
Ia pun akan terus berkoordinasi dengan Wali Kota Bogor untuk perbaikan penyaluran bansos supaya tepat sasaran kepada warga yang berhak menerimanya dan melakukan penataan rumah tinggal di kampung tersebut.
Kemenko PMK, kata Menko Muhadjir, akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bogor dan Kementerian Sosial untuk pemerataan penyaluran bansos. Lalu dengan Kementerian PUPR untuk diadakan semacam penataan rumah tinggal.
Selain penyaluran bansos, menurut Menko Muhadjir perlu dilakukan pemberdayaan masyarakatnya supaya dapat hidup dengan mandiri sehingga kedepannya dapat keluar dari zona kemiskinan ekstrem.
Menko Muhadjir menyebut bahwa masyarakat di Kampung Bongol tidak memiliki pekerjaan tetap dan otomatis tidak cukup hanya diberi bansos tanpa ada upaya dari mereka untuk bisa hidup mandiri.
“Maka dari itu nantinya pak wali akan bertanggung jawab untuk menjaga kesinambungan terutama berkaitan dengan pemberdayaan manusia di sini,” kata Menko Muhadjir.
Sementara Bima Arya merespon dengan baik terkait penataan lingkungan kampung bongol serta pemberdayaan masyarakat secara komprehensif dan integratif.
“Pemkot Bogor agar bertanggung jawab untuk pemberdayaan ekonomi warganya serta memfasilitasi melalui jalur UMKM kemudian juga PKK untuk mengedukasi warga agar bisa mengatasi masalah-masalah utamanya terkait kesehatan dan pendidikan,” kata Arya.
Foto: Kemenko PMK