:
Oleh Wandi, Senin, 11 Januari 2016 | 07:56 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 156
Jakarta, InfoPublik - Dewan Energi Nasional (DEN) menilai belum saatnya Indonesia menggunakan nuklir sebagai sumber energi pembangkit listrik. Meskipun Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) merilis sebanyak 75,3% persen masyarakat mendukung listrik bisa dipenuhi dari PLTN.
Anggota DEN, Rinaldy Dalimi menilai data tersebut belum bisa menjadi acuan utama. Hal ini dikarenakan informasi yang beredar di masyarakat terkait nuklir belum lengkap. "Jangan sampai menyesatkan, yang disampaikan Batan itu selalu yang positif. Angka 75,3% juga dipertanyakan, itu tergantung respondennya. Kalau orang di luar Jawa yang listriknya byar pet diberi informasi PLTN bisa akhiri pemadaman, yah mereka setuju saja. Coba kasih juga dampaknya, banyak negara malah sudah tinggalkan PLTN," jelasnya dalam Diskusi Energi Kita, di gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (10/1).
Rinaldy mngatakan informasi yang sepotong-potong terkait nuklir juga banyak terjadi pada pemerintah daerah (pemda). Sehingga banyak pemda yang meminta pemerintah pusat segera melakukan studi kelayakan PLTN di daerahnya.
"Di Bangka Belitung itu banyak limbah torium, mereka pikir itu bisa dipakai buat sumber PLTN. Padahal torium berbeda dengan uranium. Memang torium bisa dipakai buat pengayaan nuklir, tapi itu belum ada satu pun negara yang pakai torium untuk skala komersial. Jangan sampai informasi ini menyesatkan," terang Rinaldy.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menuturkan negara-negara maju saat ini justru malah mulai meninggalkan pembangkit berenergi nuklir. "Kalau ini (PLTN) menjanjikan secara ekonomis, logikanya PLTN harusnya berkembang pesat di seluruh dunia. Yang terjadi negara-negara yang memiliki teknologinya malah menutup sebagian PLTN mereka, bahkan kalau bisa zero," ujarnya.
Pembangunan PLTN baru di dunia sampai saat ini juga jalan di tempat. Hanya segelintir negara seperti China yang masih membangun PLTN baru. "Selama 20 tahun terakhir sedikit sekali yang bangun baru. Amerika Serikat masih stagnan 101 PLTN yang beroprasi, Jepang juga kurangi, kemudian Prancis malah menyatakan 2025 sumber listrik dari PLTN dikurangi dari 80% ke 50%, Jerman malah berencana tutup semua PLTN pada 2022," pungkas Fabby.